#REVISI UU PEMILU

Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu Bali memberikan masukan mengenai perbaikan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pilkada. Hal itu agar kualitas pemilu dan pilkada pada ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memandang bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 mempengaruhi kepuasan publik dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bima ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Revisi itu menurutnya, berkaitan dengan ...

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen untuk mengedepankan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, sebagai ...

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Saiful Mujani mengatakan e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik dapat memperbaiki kinerja ...

Putusan dengan Nomor 62/PPU-XXII/2024 yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pengucapan putusan tanggal 2 Januari 2025 itu secara sah telah menghapus keberlakuan presidential ...

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan putusan MK soal ambang batas parlemen atau parliamentarytreshold juga akan menjadi bahan pembahasan ketika merevisi undang-undang (UU) atau ...

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau ...

Partai Perindo mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 soal ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menjadi ...

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional (constitutional engineering), menyusul dihapusnya ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden ...