#REVISI UU PEMILU

Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) padaPasal 222 Undang-Undang ...

Bawaslu RI mendorong revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat menguatkan aturan kuota keterwakilan perempuan dalam tim seleksi dan ...

Wacana revisi pelaksanaan pilkada langsung atau (proporsional terbuka) menjadi pilkada tidak langsung (proporsional tertutup) merupakan keputusan yang cukup keliru dan terlalu buruh-buruh. Hal itu ...

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing provinsi ...

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. "Kami sedang berikhtiar ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat sistem pemilu yang mempersatukan bangsa. Bima mengungkapkan arahan Presiden Prabowo ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN/Bappenas) pada 2024 akan merekomendasikan tiga kebijakan kepada kementerian terkait dan diharapkan dapat ...

Majelis Nasional (MN) KAHMI berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tafsir final atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga harus ditaati oleh ...

KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut langkahnya dalam mendahulukan konsultasi dengan DPR RI untuk menindaklanjuti dua Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni soal ambang batas maupun batas usia ...