Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan menang. Selain itu, MK juga ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Putusan tersebut merupakan ...
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua jenis jabatan yang tersedia. Penegasan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang pengusiran terhadap warga negara asing (WNA) yang ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana, sebab tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab ...
Beragam berita politik dalam sepekan telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita hukum terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta ...
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan keputusan KPU NTB Nomor 66 Tahun 2024 tentang syarat minimal perolehan suara sah partai politik dan gabungan partai politik peserta untuk ...
Bahlil Lahadalia yang telah disetujui oleh Munas XI Partai Golkar menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 mengatakan bakal mengecek terlebih dahulu putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka kesempatan lebih besar bagi partai dan pasangan calon ...
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilaiPutusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan mengubah peta politik di berbagai daerah. ...