#SIDANG PLENO MK

Kumpulan berita sidang pleno mk, ditemukan 108 berita.

MK putuskan Pilkada ulang digelar jika kotak kosong menang

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan menang. Selain itu, MK juga ...

Jangka waktu PKWT tidak boleh lebihi lima tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Putusan tersebut merupakan ...

MK: Pemberi kerja wajib utamakan tenaga kerja Indonesia

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua jenis jabatan yang tersedia. Penegasan ...

MK: Pasal pengusiran WNA pelaku tindak pidana narkotika konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang pengusiran terhadap warga negara asing (WNA) yang ...

MK: Orang tua kandung yang ambil paksa anak bisa dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana, sebab tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab ...

KPK periksa Mendes dan 10 camat di Semarang

Beragam berita politik dalam sepekan telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita hukum terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta ...

KPU NTB tetapkan syarat minimal parpol usung cagub

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan keputusan KPU NTB Nomor 66 Tahun 2024 tentang syarat minimal perolehan suara sah partai politik dan gabungan partai politik peserta untuk ...

Bahlil cek putusan MK guna tentukan langkah Partai Golkar

Bahlil Lahadalia yang telah disetujui oleh Munas XI Partai Golkar menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 mengatakan bakal mengecek terlebih dahulu putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Putusan MK buka kesempatan lebih besar ikut pilkada

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka kesempatan lebih besar bagi partai dan pasangan calon ...

Putusan MK soal ambang batas pencalonan ubah politik di daerah

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilaiPutusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan mengubah peta politik di berbagai daerah. ...