#SISTEM HUKUM

Psikolog anak dan keluarga lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Sani B. Hermawan P.Si mengatakan bahwaanak usia di bawah 16 tahun bisa membuat konten kreatif di media sosial, namun ...

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mendukung kebijakan pemerintah dalam pembatasan usia ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara tegas memanggil pihak Meta dan Google sebagai imbas ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang ...

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi akses pemanfaatan media sosial (medsos)atau ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB),merespon positif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) dalam melindungi anak di ...

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF) akan diuji coba ulang. "Setahu saya dari Bapak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ...

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di kantor Sekretariat Kabinet Jakarta, Jumat (27/3) malam, untuk membahas ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kehadiran Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan berkompromi dengan platform digital yang tidak mematuhiamanat untuk melindungi anak-anak di ...

Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor ...