Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera merampungkan kesiapan implementasi program restrukturisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang berujung pembubaran ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memprogramkan restrukturisasi dan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam 99 hari ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunda penataan kewenangan dan fungsi kehumasan dan protokoler, karena masih menunggu hasil revisi Peraturan ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperluas kewenangan serta fungsi kehumasan dan protokoler, sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ...
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya mengesahkan pembaharuan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja sekretariat ...
Panitia khusus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan pembentukan biro perlengkapan dan pengelolaan aset, guna memaksimalkan sumber-sumber ...