Mataram (Antara NTB)- Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, meminta seluruh perusahaan di kota itu untuk menyiapkan anggara kenaikan upah minimum kota (UMK) ...
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun ...
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung adanya usulan agar gubernur merevisi ulang besaran kenaikan upah minimum provinsi dari Rp1,330 juta menjadi Rp1,5 juta di tahun ...
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Nusa Tenggara Barat meminta Gubernur TGH Zainul Majdi merevisi ulang besaran upah minimum provinsi seiring ...
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat H Wildan mengatakan Upah Minimun Provinsi pada 2015 naik menjadi Rp1.330.000 atau lebih tinggi ...
Lebih dari 40 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Pembebasan (AMP) menyoroti berbagai permasalahan pendidikan, ketika berunjuk rasa di depan gedung ...
Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif Rakyat (KPAR) mulai menggelar demo terkait hari buruh dan hari pendidikan, lebih cepat dari biasanya ...
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal berbagai dukungan terhadap calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2014. ...
Sejumlah calon anggota legislatif perempuan di Nusa Tenggara Barat khawatir hanya dijadikan penyumbang suara untuk kaum laki-laki dalam memperoleh kursi wakil rakyat pada ...
Calon anggota legislatif perempuan dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014 mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Kamis, untuk ...