#UMP

Anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,Nyanyu Ernawati meminta Pemerintah Kota Mataram memberikan upah pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga honorer sesuai dengan Upah Minimun Kota (UMK) ...

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram menyebutkan upah minimim kota (UMK) tahun 2022 di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp2.416.953 atau mengalami kenaikan hingga 10 persen dari UMK tahun 2021 ...

Upah minimum pekerja di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 2022 diproyeksikan naik Rp43.000 atau hampir dua persen dari upah minimum kota tahun 2021 yang sebesar Rp2.184.450. ...

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera melakukan pembahasan terhadap penetapan upah minimum kota (UMK) bagi pekerja di Mataram untuk tahun 2022. "Kalau dari ...

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat berjanji akan mengawal dan menindaklanjuti tuntutan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah itu pada Peringatan Hari Buruh ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK mendorong seluruh rumah sakit di Nusa Tenggara Barat untuk ikut bersaing menjadi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) ...

Dinas Tenaga Kerja Kota MataramProvinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Mataram2021, tidak mengalami kenaikan, sehingga nilainya sama dengan UMK2020 ...

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyebutkan, penetapan upah minimum kota (UMK) untuk tahun 2021, masih menunggu usulan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, ...

Direktorat Jenderal PerumahanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak warga mendukung pelaksanaan program sarana hunian pariwisata (sarhunta) di Nusa Tenggara Barat ...

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa permasalahan salah ketik pada draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja cuma satu pasal. "Ndak ada banyak. Cuman ...