#UMP

Mataram (Antaranews NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengaku mempunyai keinginan untuk mensejahterakan pekerja melalui kenaikan upah minimum kota (UMK), namun di sini lain kondisi para pengusaha ...

Kalangan legislator Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendorong kenaikan gaji non-pegawai negeri sipil (non-PNS) agar bisa setara dengan upah minimum kota (UKM). ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 sebesar Rp2.012.610 atau naik 10,28 persen dibandingkan ...

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sedang mengkaji kenaikan gaji ratusan tenaga kebersihan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 sebesar Rp1.825.000 atau naik 11,87 persen dibandingkan tahun ...

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Taman Nasional Gunung Rinjani meluncurkan pembentukan Satuan Tugas Rinjani Bersih untuk melakukan penjagaan dan ...

Buruh di Nusa Tenggara Barat memperingati May Day 2017, Senin, dengan berunjuk rasa di beberapa tempat untuk mendesak pemerintah menghapus sistem kontrak kerja. Aksi ...

Wakil Ketua Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Yek Agil mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 10 persen dari Rp1.482.900 menjadi Rp1.631.190 sudah cukup ...

Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat Hj Wartiah mendukung kebijakan gubernur menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2017 sebesar 10 persen. "Prinsipnya ada ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2017 sebesar Rp1.631.190 atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya ...