#UU KPK

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi mengatakan vonis bebas tiga anggota DPRD NTB dalam perkara gratifikasi menjadi salah satu perhatian KPK dalam kegiatan koordinasi dan supervisi. ...

Kepolisian Resor Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat merampungkan berkas perkara dugaan korupsi dana Desa Akar-akar tahun anggaran 2021-2023 yang telah menetapkan mantan kepala desa bernama Akarman ...

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024 telah berada di luar batas kewajaran karena turut berdampak terhadap ...

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Nurul Adha mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram dalam rangka memenuhi panggilan ...

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan mendengarkan keterangan Polri dan KPK, Senin. "Agenda ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas yang melekat pada setiap individu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah instrumen utama dalam mencegah korupsi di ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ meminta sejumlah uang menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2025 dan 2026. "Pada 2025, ...

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo mengemukakan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas DPR menjadi salah satu instrumen yang ...

Dua peristiwa yang terjadi hanya berselang beberapa hari pada awal Juli 2026 nampaknya memperlihatkan sisi paling rapuh dari sistem penegakan hukum Indonesia. Pada 2 Juli 2026, Kejaksaan ...

Sidang pembacaan putusan kasus dugaan suap Bea Cukai, yang menyeret pemilik Blueray Cargo John Field, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/7) ...