#WAMENKUM

Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyebutstigmatisasi warga terhadap pelaku tindak pidana menjadi pendorong pemerintah untuk membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pidana mati di Indonesia bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang kekhususannya terletak pada ...

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sleman Kombes Edy Setyanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman Bambang Yunianto kompak meminta maaf di hadapan seluruh anggota Komisi III DPR RI buntut ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai penabrak jambret di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melakukan pembelaan terpaksa. "Pendapat saya pribadi, seorang ...

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah atas diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, namun terdapat sejumlah catatan kritis utamanya perihal nikah ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan upaya paksa dalam bentuk penyadapan di luar kasus tindak pidana korupsi dan terorisme harus menunggu terbitnya undang-undang yang secara ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pidana untuk ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan ...