Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan koordinasi berbagai kegiatan pemerintahan tetap berjalan baik meski Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram EES terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Rabu (30/12).
"Meskipun Pak Sekda terkonfirmasi positif COVID-19, tidak menjadi hambatan, jadi roda pemerintahan tetap jalan. Koordinasi terkait pemerintahan juga kita lakukan tapi sesuai protokol kesehatan COVID-19," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Senin.
Baca juga: Sekda Pemkot Mataram terpapar COVID-19
Koordinasi yang dilakukan sesuai protokol kesehatan (prokes) COVID-19 dengan sekda, katanya, antara lain saat meminta paraf dokumen APBD 2021 yang akan dibawa ke Pemerintah Provinsi NTB untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
"Dokumen APBD 2021 itu membutuhkan paraf dari sekda. Jadi saat dibawa ke Pak Sekda, staf yang membawa dokumen menggunakan sarung tangan serta masker dan Alhamdulillah semua selesai," katanya.
Sementara menyinggung tentang kebijakan WFH (work form home) kepada staf yang ada di sekretariat, disebutkan, dapat disesuaikan. Namun demikian, bagi pejabat atau pegawai yang memiliki gejala sakit sebaiknya langsung menghubungi dokter.
"Sejauh ini, aktivitas di kantor wali kota semua berjalan normal. Tadi kami juga sudah meminta untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan pada semua ruangan sebagai langkah pencegahan," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa sebelumnya mengatakan, setelah Sekda terkonfirmasi positif, pada Kamis (31/12-2020), tim dari Dinas Kesehatan Kota Mataram langsung melakukan pelacakan dengan melakukan tes usap terhadap istri, putrinya, staf serta sejumlah pejabat yang berinteraksi erat dengan sekda pada hari sebelumnya.
"Dari hasil tracing, semua hasilnya negatif. Untuk, kegiatan pemerintahan sejauh ini masih berjalan normal, dan kalau ada urusan mendesak komunikasi dilakukan secara virtual," katanya.
"Meskipun Pak Sekda terkonfirmasi positif COVID-19, tidak menjadi hambatan, jadi roda pemerintahan tetap jalan. Koordinasi terkait pemerintahan juga kita lakukan tapi sesuai protokol kesehatan COVID-19," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Senin.
Baca juga: Sekda Pemkot Mataram terpapar COVID-19
Koordinasi yang dilakukan sesuai protokol kesehatan (prokes) COVID-19 dengan sekda, katanya, antara lain saat meminta paraf dokumen APBD 2021 yang akan dibawa ke Pemerintah Provinsi NTB untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
"Dokumen APBD 2021 itu membutuhkan paraf dari sekda. Jadi saat dibawa ke Pak Sekda, staf yang membawa dokumen menggunakan sarung tangan serta masker dan Alhamdulillah semua selesai," katanya.
Sementara menyinggung tentang kebijakan WFH (work form home) kepada staf yang ada di sekretariat, disebutkan, dapat disesuaikan. Namun demikian, bagi pejabat atau pegawai yang memiliki gejala sakit sebaiknya langsung menghubungi dokter.
"Sejauh ini, aktivitas di kantor wali kota semua berjalan normal. Tadi kami juga sudah meminta untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan pada semua ruangan sebagai langkah pencegahan," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa sebelumnya mengatakan, setelah Sekda terkonfirmasi positif, pada Kamis (31/12-2020), tim dari Dinas Kesehatan Kota Mataram langsung melakukan pelacakan dengan melakukan tes usap terhadap istri, putrinya, staf serta sejumlah pejabat yang berinteraksi erat dengan sekda pada hari sebelumnya.
"Dari hasil tracing, semua hasilnya negatif. Untuk, kegiatan pemerintahan sejauh ini masih berjalan normal, dan kalau ada urusan mendesak komunikasi dilakukan secara virtual," katanya.