Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk kegiatan pelatihan usaha bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di kota itu.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram H Ramadhani di Mataram, Minggu, mengatakan, alokasi anggaran pelatihan usaha itu bersumber dari beberapa anggaran dan totalnya mencapai Rp 1,5 miliar.
"Sumber anggaran antara lain dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1 miliar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp500 juta," katanya.
Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM menyiapkan konsep pelaksanaan pelatihan sebanyak 9 kali, namun jumlah tersebut berpotensi berkurang apabila anggaran pelatihan terkena efisiensi seperti arahan pemerintah pusat.
"Kalau anggaran yang kami siapkan itu terdampak efisiensi, jumlah pelatihan akan kami kurangi," katanya.
Baca juga: Pelaku wisata kuliner di Mataram diberi pelatihan agar dapat berinovasi
Kegiatan pelatihan yang diberikan terbagi tiga klaster, pertama klaster olahan pangan seperti di bidang kuliner, klaster kedua adalah klaster kriya atau kerajinan seperti cukli, mutiara dan lainnya dan klaster ketiga berupa pelatihan logam sebab Kota Mataram sudah memiliki sentra industri logam di Babakan.
Ke tiga klaster tersebut dengan tujuh turunan jenis pelatihan, yaitu pelatihan perbengkelan las untuk pemula, mekanik sepeda motor, kerajinan mutiara, kerajinan kayu cukli, pembuatan kue, pembuatan roti dan pelatihan pengolahan pangan berbasis daging.
Baca juga: Lombok Barat menggelar aneka pelatihan untuk pulihkan pariwisata
Untuk pelatihan kuliner, katanya, jenis pelatihan lebih banyak dan variatif sebab memiliki perkembangan cepat sehingga harus ada pelatihan sertifikat halal, ada digital pemasaran dan lainnya.
Sementara, untuk jumlah sasaran tujuh jenis pelatihan itu masih menunggu data dengan target lebih kepada kualitas hasil pelatihan, bukan kepada jumlah sasaran.
"Kami ingin peserta pelatihan memang benar-benar tepat sasaran, sehingga data dari kecamatan kami lakukan secara selektif," katanya.
Dengan beberapa kriteria antara lain, calon peserta masuk dalam database kemiskinan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dua data itu
dipadukan untuk menemukan sasaran miskin dan memiliki usaha.
"Untuk jadwal pelaksanaan pelatihan, saat ini masih tahap penyusunan anggaran. Target kami bulan Maret atau April pelatihan bisa dimulai," katanya.
Baca juga: Google Indonesia memperbanyak UMKM NTB ikut pelatihan usaha digital
Baca juga: Pelatihan persaingan usaha jawab perkembangan ekonomi digital
