Mataram (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Bappenas mendukung upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melahirkan serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha melalui program inkubasi dari Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark) di wilayah itu.
"STIPark akan didukung berupa pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU, Pemprov NTB akan menjadi penanggungjawab diawali dengan studi untuk memastikan mekanisme tersebut," kata Deputi Bidang Pengembangan Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam rapat pembahasan isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Bali, NTB, dan NTT serta langkah-langkah terpadu pengembangan kerja sama antarwilayah Bali-NTB-NTT dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Sabtu.
Kerja sama pemerintah dan badan usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah menegaskan STIPark bukan hanya untuk bisnis inkubasi. STIPARK juga merupakan sarana akselerasi anak-anak muda menjadi pengusaha dan mendalami industrialisasi.
"Tentang industrialisasi ini tidak identik dengan pabrik besar, namun pendalaman struktur sehingga hasil pertanian tidak dalam mentah lagi namun sudah menjadi pertambahan nilai," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, industri kreatif tidak harus di Pulau Jawa, tetapi juga bisa dari NTB.
"Buah manisnya akan kita cicipi," katanya.
Selain perhatian kepada pengembangan STIPark, Provinsi NTB juga akan mendapatkan perhatian lain dari pemerintah pusat untuk program "food estate" berupa bantuan pengadaan sapi.
Selain itu, pada bidang kesehatan, RS Mandalika juga akan dioptimalkan melalui mekanisme dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"STIPark akan didukung berupa pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU, Pemprov NTB akan menjadi penanggungjawab diawali dengan studi untuk memastikan mekanisme tersebut," kata Deputi Bidang Pengembangan Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam rapat pembahasan isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Bali, NTB, dan NTT serta langkah-langkah terpadu pengembangan kerja sama antarwilayah Bali-NTB-NTT dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Sabtu.
Kerja sama pemerintah dan badan usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah menegaskan STIPark bukan hanya untuk bisnis inkubasi. STIPARK juga merupakan sarana akselerasi anak-anak muda menjadi pengusaha dan mendalami industrialisasi.
"Tentang industrialisasi ini tidak identik dengan pabrik besar, namun pendalaman struktur sehingga hasil pertanian tidak dalam mentah lagi namun sudah menjadi pertambahan nilai," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, industri kreatif tidak harus di Pulau Jawa, tetapi juga bisa dari NTB.
"Buah manisnya akan kita cicipi," katanya.
Selain perhatian kepada pengembangan STIPark, Provinsi NTB juga akan mendapatkan perhatian lain dari pemerintah pusat untuk program "food estate" berupa bantuan pengadaan sapi.
Selain itu, pada bidang kesehatan, RS Mandalika juga akan dioptimalkan melalui mekanisme dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).