Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, untuk perbaikan tanggul penahan ombak serta lapak kuliner Pantai Ampenan yang rusak akibat gelombang pasang pada Minggu (5/12), diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp17 miliar.
"Kebutuhan Rp17 miliar itu perkiraan dengan menggunakan batu biasa, dengan desain konstruksi pasang urut terendah sampai menjorok ke pantai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Kamis.
Dikatakan, kebutuhan anggaran untuk perbaikan tanggul penahan ombak serta lapak kuliner Pantai Ampenan sebesar Rp17 miliar itu, hitungan kasar sebab saat ini masih dilakukan kajian teknis lebih lanjut.
"Jika kebutuhan anggaranya besar, kita akan koordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar ada kolaborasi anggaran," katanya.
Menurutnya, untuk perbaikan tanggul penahan ombak serta lapak kuliner Pantai Ampenan ada dua cara pendekatan konstruksi. Pertama, katanya, konstruksi "under" (bawah) laut dan kedua ke atas laut.
"Konstruksi dalam laut berfungsi memecah gelombang di dalam dan konstruksi di atas memecah gelombang di atas. Cuma dua konstruksi itu mahal sehingga membutuhkan anggaran lebih besar," katanya.
Miftahurahman sebelumnya mengatakan, gelombang pasang yang terjadi pada minggu pertama bulan ini, berdampak pada kerusakan lapak kuliner itu sekitar 24 meter pada bagian utara.
"Sementara untuk tanggul yang jebol sekitar tiga meter dan berimbas pada kerusakan pedestrian yang ada," katanya.
Dia menilai, dengan melihat kondisi kerusakan tanggul yang hanya terjadi pada bagian utara anjungan, diprediksi tekanan gelombang lebih besar di utara dibandingkan selatan anjungan.
Pasalnya, tanggul di bagian selatan anjungan sejauh ini masih kokoh atau tidak mengalami kerusakan. "Kalau tanggul bagian utara ini, sudah beberapa kali kami buatkan beronjong, tetap saja rusak," katanya.
Dari pengalaman itu, lanjut Miftahurrahman, dapat dilihat karakter gelombang di bagian utara anjungan berbeda dengan bagian selatan sehingga membutuhkan jenis kontruksi khusus dan sesuai krakternya.
"Karena itulah, untuk mengusulkan anggaran perbaikan kita perlu kajian agar perbaikan bisa sesuai kebutuhan kontruksi di lapangan," katanya.
"Kebutuhan Rp17 miliar itu perkiraan dengan menggunakan batu biasa, dengan desain konstruksi pasang urut terendah sampai menjorok ke pantai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Kamis.
Dikatakan, kebutuhan anggaran untuk perbaikan tanggul penahan ombak serta lapak kuliner Pantai Ampenan sebesar Rp17 miliar itu, hitungan kasar sebab saat ini masih dilakukan kajian teknis lebih lanjut.
"Jika kebutuhan anggaranya besar, kita akan koordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar ada kolaborasi anggaran," katanya.
Menurutnya, untuk perbaikan tanggul penahan ombak serta lapak kuliner Pantai Ampenan ada dua cara pendekatan konstruksi. Pertama, katanya, konstruksi "under" (bawah) laut dan kedua ke atas laut.
"Konstruksi dalam laut berfungsi memecah gelombang di dalam dan konstruksi di atas memecah gelombang di atas. Cuma dua konstruksi itu mahal sehingga membutuhkan anggaran lebih besar," katanya.
Miftahurahman sebelumnya mengatakan, gelombang pasang yang terjadi pada minggu pertama bulan ini, berdampak pada kerusakan lapak kuliner itu sekitar 24 meter pada bagian utara.
"Sementara untuk tanggul yang jebol sekitar tiga meter dan berimbas pada kerusakan pedestrian yang ada," katanya.
Dia menilai, dengan melihat kondisi kerusakan tanggul yang hanya terjadi pada bagian utara anjungan, diprediksi tekanan gelombang lebih besar di utara dibandingkan selatan anjungan.
Pasalnya, tanggul di bagian selatan anjungan sejauh ini masih kokoh atau tidak mengalami kerusakan. "Kalau tanggul bagian utara ini, sudah beberapa kali kami buatkan beronjong, tetap saja rusak," katanya.
Dari pengalaman itu, lanjut Miftahurrahman, dapat dilihat karakter gelombang di bagian utara anjungan berbeda dengan bagian selatan sehingga membutuhkan jenis kontruksi khusus dan sesuai krakternya.
"Karena itulah, untuk mengusulkan anggaran perbaikan kita perlu kajian agar perbaikan bisa sesuai kebutuhan kontruksi di lapangan," katanya.