Mataram, 3/11 (ANTARA) - Manajemen PT Pertamina terus berupaya menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia yang mampu menjaga ketahanan energi nasional secara berkesinambungan, sekaligus berupaya mengembangkan sumber energi baru dan terbaharukan.
"Karena itu, Pertamina mengharapkan dukungan dari seluruh Anak Bangsa agar dapat memperoleh kesempatan lebih luas dalam mengelola ladang-ladang minyak dan gas, baik di dalam maupun luar negeri," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochammad Harun, pada kegiatan orientasi wartawan bidang Pertamina, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, Pertamina sebagai "National Oil Company" (NOC) di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan sumber energi nasional.
Profesionalisme dan kompentensi yang dimiliki selama lebih dari setengah abad, Pertamina siap menjadi operator yang kompetitif dalam mengelola bisnis migas khususnya sektor Hulu baik di darat maupun di laut.
"Pertamina dituntut untuk terus berkarya nyata karena cadangan migas dan produksi nasional semakin tipis, dan berbanding terbalik dengan konsumsi yang cenderung meningkat," ujarnya.
Selain itu, kata Harun, diperlukan kesdaran dan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar menghemat penggunaan fosil fuel (minyak bumi).
Harun mempedomani Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang menekankan bahwa semua Wilayah Kerja (WK) migas harus dikembalikan ke negara jika telah berakhir masa kontraknya.
Selanjutnya, dikelola oleh Pertamina sebagai NOC yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sebagai operator baik di darat maupun lepas pantai.
"Makanya Pertamina harus diberi kesempatan lebih luas untuk mengelola ladang migas, terutama dalam negeri," ujarnya.
Harun menambahkan, saat ini Pertamina tengah memperjuangkan hak pengelolaan Blok Mahakam, agar dapat mengoptimalkan potensi produksi ladang minyak di blok itu yang diperkirakan masih bisa menghasilkan selama 30 tahun lagi.
Pertamina sudah ajukan permohonan itu ke Kementerian ESDM tiga bulan lalu atau saat masih dijabat Darwin Zahedy Shaleh, namun belum diberi jawaban.
Blok Mahakam yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan blok migas yang masih dikelola oleh perusahaan migas Perancis, Total E & P Indonesie dan perusahaan Jepang Inpex Corporation sejak 31 Maret 1967. Kontrak Kerja Sama (KKS) habis pada 1997 namun diperpanjang untuk masa 20 tahun dan baru akan berakhir pada 2017.
Sejauh ini produksi gas di Blok Mahakam itu mencapai 2,6 miliar barel oil ekuivalen per tahun, dan memiliki pangsa pasar paling banyak di Jepang.
Inpex Corporation merupakan perusahaan tambang migas di Jepang dengan produksi minyaknya mencapai 405.000 barel per hari yang didapatkannya dari sejumlah ladang migas yang digarapnya di sejumlah negara.
Meskipun KKS belum berakhir, Inpex Corporation masih ingin melanjutkan pengembangan ladang migas di Blok Mahakam itu bersama Total E & P Indonesie, namun Pemerintah Indonesia belum merestuinya.
Karena itu, Pertamina berharap Pemerintah Indonesia tidak lagi memperpanjang kontrak kedua perusahaan asing itu, agar potensi Blok Mahakam dapat dioptimalkan untuk pendapatan negara.
"Selain Blok Mahakam, Pertamina juga mengandalkan potensi ladang migas di Natuna dan Donggi, dan daerah perbatasan Ambalat, untuk meningkatkan produksi nasional demi tetap terjaganya ketahanan energi nasional secara berkesinambungan," ujar Harun. (*)
"Karena itu, Pertamina mengharapkan dukungan dari seluruh Anak Bangsa agar dapat memperoleh kesempatan lebih luas dalam mengelola ladang-ladang minyak dan gas, baik di dalam maupun luar negeri," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochammad Harun, pada kegiatan orientasi wartawan bidang Pertamina, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, Pertamina sebagai "National Oil Company" (NOC) di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan sumber energi nasional.
Profesionalisme dan kompentensi yang dimiliki selama lebih dari setengah abad, Pertamina siap menjadi operator yang kompetitif dalam mengelola bisnis migas khususnya sektor Hulu baik di darat maupun di laut.
"Pertamina dituntut untuk terus berkarya nyata karena cadangan migas dan produksi nasional semakin tipis, dan berbanding terbalik dengan konsumsi yang cenderung meningkat," ujarnya.
Selain itu, kata Harun, diperlukan kesdaran dan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar menghemat penggunaan fosil fuel (minyak bumi).
Harun mempedomani Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang menekankan bahwa semua Wilayah Kerja (WK) migas harus dikembalikan ke negara jika telah berakhir masa kontraknya.
Selanjutnya, dikelola oleh Pertamina sebagai NOC yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sebagai operator baik di darat maupun lepas pantai.
"Makanya Pertamina harus diberi kesempatan lebih luas untuk mengelola ladang migas, terutama dalam negeri," ujarnya.
Harun menambahkan, saat ini Pertamina tengah memperjuangkan hak pengelolaan Blok Mahakam, agar dapat mengoptimalkan potensi produksi ladang minyak di blok itu yang diperkirakan masih bisa menghasilkan selama 30 tahun lagi.
Pertamina sudah ajukan permohonan itu ke Kementerian ESDM tiga bulan lalu atau saat masih dijabat Darwin Zahedy Shaleh, namun belum diberi jawaban.
Blok Mahakam yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan blok migas yang masih dikelola oleh perusahaan migas Perancis, Total E & P Indonesie dan perusahaan Jepang Inpex Corporation sejak 31 Maret 1967. Kontrak Kerja Sama (KKS) habis pada 1997 namun diperpanjang untuk masa 20 tahun dan baru akan berakhir pada 2017.
Sejauh ini produksi gas di Blok Mahakam itu mencapai 2,6 miliar barel oil ekuivalen per tahun, dan memiliki pangsa pasar paling banyak di Jepang.
Inpex Corporation merupakan perusahaan tambang migas di Jepang dengan produksi minyaknya mencapai 405.000 barel per hari yang didapatkannya dari sejumlah ladang migas yang digarapnya di sejumlah negara.
Meskipun KKS belum berakhir, Inpex Corporation masih ingin melanjutkan pengembangan ladang migas di Blok Mahakam itu bersama Total E & P Indonesie, namun Pemerintah Indonesia belum merestuinya.
Karena itu, Pertamina berharap Pemerintah Indonesia tidak lagi memperpanjang kontrak kedua perusahaan asing itu, agar potensi Blok Mahakam dapat dioptimalkan untuk pendapatan negara.
"Selain Blok Mahakam, Pertamina juga mengandalkan potensi ladang migas di Natuna dan Donggi, dan daerah perbatasan Ambalat, untuk meningkatkan produksi nasional demi tetap terjaganya ketahanan energi nasional secara berkesinambungan," ujar Harun. (*)