Jakarta (ANTARA) - Anggota Komnas Perempuan Imam Nahei mengatakan, keragaman busana laki-laki dan perempuan tidak bertentangan dengan nilai moral maupun nilai agama manapun.
"Saya kira kampanye bhinneka, khususnya merayakan keragaman busana perempuan dan saya kira ke depan juga busana laki-laki, karena busana laki-laki juga beragam, ada busana Madura, Dayak. Untuk menyatakan bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa, keragaman itu tidak bertentangan dengan nilai moral maupun nilai agama manapun," kata Imam dalam webinar bertajuk "Memperkuat Karakter Bangsa dengan Merayakan Keragaman Busana Perempuan Nusantara", yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Namun pihaknya menilai saat ini ada fenomena pemaksaan pengenaan busana tertentu terhadap perempuan. Menurut dia, hal itu merupakan indikator menipis-nya pluralitas atau cara pandang keragaman.
"Yang dilihat oleh Komnas Perempuan sebagai indikator menipis-nya pluralitas atau cara pandang keragaman dan juga pada akhirnya membahayakan NKRI," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan surati Partai Demokrat soal dugaan kekerasan seksual
Baca juga: Cegah penyiksaan untuk bangun budaya HAM
Hal tersebut, kata Imam, berkaitan dengan maraknya politik identitas serta menguatnya model agama transnasional. Pihaknya telah melakukan kajian terhadap fenomena ini dan melihat ada penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai keragaman dan kemerdekaan yang dijamin konstitusi.
Komnas Perempuan juga mencatat ada beberapa kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap perempuan. "Komnas Perempuan sudah mencatat banyak sekali kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan atas nama pembatasan hak kebebasan perempuan," katanya.
"Saya kira kampanye bhinneka, khususnya merayakan keragaman busana perempuan dan saya kira ke depan juga busana laki-laki, karena busana laki-laki juga beragam, ada busana Madura, Dayak. Untuk menyatakan bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa, keragaman itu tidak bertentangan dengan nilai moral maupun nilai agama manapun," kata Imam dalam webinar bertajuk "Memperkuat Karakter Bangsa dengan Merayakan Keragaman Busana Perempuan Nusantara", yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Namun pihaknya menilai saat ini ada fenomena pemaksaan pengenaan busana tertentu terhadap perempuan. Menurut dia, hal itu merupakan indikator menipis-nya pluralitas atau cara pandang keragaman.
"Yang dilihat oleh Komnas Perempuan sebagai indikator menipis-nya pluralitas atau cara pandang keragaman dan juga pada akhirnya membahayakan NKRI," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan surati Partai Demokrat soal dugaan kekerasan seksual
Baca juga: Cegah penyiksaan untuk bangun budaya HAM
Hal tersebut, kata Imam, berkaitan dengan maraknya politik identitas serta menguatnya model agama transnasional. Pihaknya telah melakukan kajian terhadap fenomena ini dan melihat ada penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai keragaman dan kemerdekaan yang dijamin konstitusi.
Komnas Perempuan juga mencatat ada beberapa kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap perempuan. "Komnas Perempuan sudah mencatat banyak sekali kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan atas nama pembatasan hak kebebasan perempuan," katanya.