Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini meluncurkan laman agragetor indonesiakini.go.id untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, bahkan pemerintah daerah dalam satu website.
Langkah ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari sumber terpercaya terkait berbagai kebijakan dan program yang telah dan akan digulirkan pemerintah.
"Kita berharap dengan website ini masyarakat bisa mengetahui situasi, kondisi, Indonesia saat ini hanya dengan mengklik satu website. Adanya website ini menjadikan komunikasi publik makin integratif, makin terorkestrasi di mata masyarakat," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, Senin.
Usman mengatakan, hadirnya Indonesiakini tentu akan menjawab tantangan komunikasi publik yang harus cepat, masif dan terintegrasi. Dinamika teknologi informasi dan komunikasi yang memicu disrupsi menantang pengelola informasi dan komunikasi publik di lembaga pemerintah untuk berkomunikasi kepada publik secara adaptif. Namun begitu harus diakui, belum semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah mengintegrasikan informasinya dalam satu wadah.
Baca juga: Pelatihan AR dan VR bisa bangun ekosistem talenta digital
Di tengah variasi lanskap komunikasi publik lembaga pemerintah, aktivitas komunikasi publik, dikatakan Usman Kansong, perlu diwadahi dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, maka Kementerian Kominfo memegang amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.
Adanya Inpres tersebut membuat Kemenkominfo bertugas mengorkestrasi informasi dalam satu narasi tunggal. Maka hadirnya indonesiakini.go.id tentu akan menjadi sebuah wadah yang tepat menyatukan banyaknya kanal pemerintah.
Baca juga: DPR dan pemerintah beri penyesuaian dua tahun, RUU PDP disahkan
"Sekali lagi tentu ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait upaya pemerintah dalam pembangunan," tegas Usman.
Situs agregator Indonesiakini targetnya akan mengintegrasikan empat kanal informasi yang dimiliki Kementerian Kominfo. Kemudian 37 situs kementerian lain, 7 situs lembaga, 2 situs yang dikelola Istana Kepresidenan, 115 situs perguruan tinggi, 34 situs pemerintah provinsi, 98 situs pemerintah kota, dan 416 situs pemerintah kabupaten.
Hingga saat ini Indonesiakini telah mengagregasi sebanyak 588 situs kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jumlah ini telah mencapai 79 persen dari yang ditargetkan, yaitu 746 situs. Mewakili Ditjen IKP, Direktur Pengelolaan Media IKP Nursodik Gunarjo meluncurkan secara resmi situs tersebut, dan hadir menyaksikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo, serta Staf Khusus Menkominfo, Philip Gobang.
Langkah ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari sumber terpercaya terkait berbagai kebijakan dan program yang telah dan akan digulirkan pemerintah.
"Kita berharap dengan website ini masyarakat bisa mengetahui situasi, kondisi, Indonesia saat ini hanya dengan mengklik satu website. Adanya website ini menjadikan komunikasi publik makin integratif, makin terorkestrasi di mata masyarakat," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, Senin.
Usman mengatakan, hadirnya Indonesiakini tentu akan menjawab tantangan komunikasi publik yang harus cepat, masif dan terintegrasi. Dinamika teknologi informasi dan komunikasi yang memicu disrupsi menantang pengelola informasi dan komunikasi publik di lembaga pemerintah untuk berkomunikasi kepada publik secara adaptif. Namun begitu harus diakui, belum semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah mengintegrasikan informasinya dalam satu wadah.
Baca juga: Pelatihan AR dan VR bisa bangun ekosistem talenta digital
Di tengah variasi lanskap komunikasi publik lembaga pemerintah, aktivitas komunikasi publik, dikatakan Usman Kansong, perlu diwadahi dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, maka Kementerian Kominfo memegang amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.
Adanya Inpres tersebut membuat Kemenkominfo bertugas mengorkestrasi informasi dalam satu narasi tunggal. Maka hadirnya indonesiakini.go.id tentu akan menjadi sebuah wadah yang tepat menyatukan banyaknya kanal pemerintah.
Baca juga: DPR dan pemerintah beri penyesuaian dua tahun, RUU PDP disahkan
"Sekali lagi tentu ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait upaya pemerintah dalam pembangunan," tegas Usman.
Situs agregator Indonesiakini targetnya akan mengintegrasikan empat kanal informasi yang dimiliki Kementerian Kominfo. Kemudian 37 situs kementerian lain, 7 situs lembaga, 2 situs yang dikelola Istana Kepresidenan, 115 situs perguruan tinggi, 34 situs pemerintah provinsi, 98 situs pemerintah kota, dan 416 situs pemerintah kabupaten.
Hingga saat ini Indonesiakini telah mengagregasi sebanyak 588 situs kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jumlah ini telah mencapai 79 persen dari yang ditargetkan, yaitu 746 situs. Mewakili Ditjen IKP, Direktur Pengelolaan Media IKP Nursodik Gunarjo meluncurkan secara resmi situs tersebut, dan hadir menyaksikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo, serta Staf Khusus Menkominfo, Philip Gobang.