Mataram, 18/7 (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memiliki sekolah dan madrasah aman dari bencana alam, yang akan dicanangkan dan diterapkan pada 19 Juli 2012.
"Pencanangan dan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana itu, akan dipadukan dengan lokakarya yang digelar di Hotel Sheraton Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/7)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional (Seknas) Sekolah Aman Zamzam Muzaki, di Mataram, Rabu.
Seknas Sekolah Aman dibentuk pada 25 Agustus 2011, di kantor Pengurus Pusat Ikatan Alumni-Institut Teknologi Bandung, oleh berbagai pemangku kepentingan baik dari kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor yang peduli terhadap terwujudnya sekolah aman.
Seknas Sekolah Aman sebagai lembaga yang mengawal dan mendorong kebijakan serta implementasi sekolah aman di seluruh Indonesia, merupakan wahana untuk mewujudkan sekolah/madrasah aman dari bencana, baik dalam hal struktural maupun non-struktural, dan terintegrasi dengan praktik-praktik baik pendidikan ramah anak yang sudah dilaksanakan di Indonesia.
Zamzam mengatakan, pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2012.
Pedoman itu disusun sebagai hasil sinkronisasi kebijakan bersama para pemangku kepentingan, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemdikbud, Kemnag, Kemdagri, Kementrian PU, KPP-PA, Kemkokesra, Kemkeu, KLH, BPPT, BAPPENAS, dan Seknas Sekolah Aman.
Perkumpulan KerLiP, GFDRR & BEC-TF World Bank, UNESCO, Konsorsium Pendidikan Bersama, SCDRR, Plan Indonesia, ITB88, PPMB ITB, GSB SMPN 11 Bandung, Universitas Binus, Universitas Bakrie dan Mitra K/L/D/I lainnya, juga terlibat.
"Dalam upaya diseminasi dan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di daerah, maka akan digelar lokakarya pencanangan dan penerapannya di Provinsi NTB," ujarnya.
Lokakarya itu bertujuan meningkatkan pemahaman tentang penerapan sekolah aman melalui penjelasan tentang pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana, dan berbagi ide dan praktik terutama dalam implementasinya, khususnya untuk penerapan "retrofitting" di sekolah-sekolah yang telah siap melakukan rehabilitasi.
Selain itu, juga bertujuan meningkatkan kesadaran penerapan praktik-praktik yang baik untuk konstruksi bangunan sederhana di sekolah, mengawali pilot program (program rintisan) sekolah/madrasah aman dengan mendiskusikan rencana aksi dengan kabupaten/kota lokasi program.
"Di NTB, diawali di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram," ujarnya.
Sedangkan hasil yang diharapkan dari lokakarya itu, kata Zamzam, yakni terdiseminasinya informasi mengenai pentingnya penerapan sekolah aman untuk mengurangi risiko bencana melalui mekanisme yang ada.
Rencana aksi penerapan sekolah/madrasah aman oleh kabupaten/kota pilot program, mengacu pada pedoman penerapan sekolah/madrasah aman melalui mekanisme pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, Dana Rehabilitasi Nasional Sekolah (APBN), dan anggaran pemerintah daerah (APBD).
"Juga diharapkan komitmen pemda dalam penerapan sekolah aman, kesepakatan mengenai pemberian asistensi teknis penerapan pedoman sekolah aman di NTB, dan terjalinnya kerja sama lintas sektor terkait di NTB," ujarnya.
Zamzam menyebut peserta lokakarya itu berjumlah 76 orang, yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, BNPB, Seknas Sekolah Aman, dan Perkumpulan KerLiP, Pemprov NTB, Pemkab/Pemkot, dan Kantor Wilayah Kemenag provinsi dan kabupaten/kota.
Selanjutnya, perwakilan World Bank (BEC-TF & GFDRR), Pemerintah Belanda, Uni Eropa, AusAid, institut/universitas, Forum PRB NTB dan LSM, Perwakilan Anak Perempuan dan Laki-laki (OSIS dan Forum Anak), perwakilan sekolah penyangga Dikmen, perwakilan komite sekolah penerima DAK, perwakilan madrasah penerima dana rehab, perwakilan jurnalis, dan perwakilan dunia usaha.
Lokakarya serupa telah dilalksanakan di Sumatera Barat pada 25 Mei, dan di Jawa Barat pada 4 Juli 2012. (*)
"Pencanangan dan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana itu, akan dipadukan dengan lokakarya yang digelar di Hotel Sheraton Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/7)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional (Seknas) Sekolah Aman Zamzam Muzaki, di Mataram, Rabu.
Seknas Sekolah Aman dibentuk pada 25 Agustus 2011, di kantor Pengurus Pusat Ikatan Alumni-Institut Teknologi Bandung, oleh berbagai pemangku kepentingan baik dari kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor yang peduli terhadap terwujudnya sekolah aman.
Seknas Sekolah Aman sebagai lembaga yang mengawal dan mendorong kebijakan serta implementasi sekolah aman di seluruh Indonesia, merupakan wahana untuk mewujudkan sekolah/madrasah aman dari bencana, baik dalam hal struktural maupun non-struktural, dan terintegrasi dengan praktik-praktik baik pendidikan ramah anak yang sudah dilaksanakan di Indonesia.
Zamzam mengatakan, pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2012.
Pedoman itu disusun sebagai hasil sinkronisasi kebijakan bersama para pemangku kepentingan, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemdikbud, Kemnag, Kemdagri, Kementrian PU, KPP-PA, Kemkokesra, Kemkeu, KLH, BPPT, BAPPENAS, dan Seknas Sekolah Aman.
Perkumpulan KerLiP, GFDRR & BEC-TF World Bank, UNESCO, Konsorsium Pendidikan Bersama, SCDRR, Plan Indonesia, ITB88, PPMB ITB, GSB SMPN 11 Bandung, Universitas Binus, Universitas Bakrie dan Mitra K/L/D/I lainnya, juga terlibat.
"Dalam upaya diseminasi dan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di daerah, maka akan digelar lokakarya pencanangan dan penerapannya di Provinsi NTB," ujarnya.
Lokakarya itu bertujuan meningkatkan pemahaman tentang penerapan sekolah aman melalui penjelasan tentang pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana, dan berbagi ide dan praktik terutama dalam implementasinya, khususnya untuk penerapan "retrofitting" di sekolah-sekolah yang telah siap melakukan rehabilitasi.
Selain itu, juga bertujuan meningkatkan kesadaran penerapan praktik-praktik yang baik untuk konstruksi bangunan sederhana di sekolah, mengawali pilot program (program rintisan) sekolah/madrasah aman dengan mendiskusikan rencana aksi dengan kabupaten/kota lokasi program.
"Di NTB, diawali di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram," ujarnya.
Sedangkan hasil yang diharapkan dari lokakarya itu, kata Zamzam, yakni terdiseminasinya informasi mengenai pentingnya penerapan sekolah aman untuk mengurangi risiko bencana melalui mekanisme yang ada.
Rencana aksi penerapan sekolah/madrasah aman oleh kabupaten/kota pilot program, mengacu pada pedoman penerapan sekolah/madrasah aman melalui mekanisme pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, Dana Rehabilitasi Nasional Sekolah (APBN), dan anggaran pemerintah daerah (APBD).
"Juga diharapkan komitmen pemda dalam penerapan sekolah aman, kesepakatan mengenai pemberian asistensi teknis penerapan pedoman sekolah aman di NTB, dan terjalinnya kerja sama lintas sektor terkait di NTB," ujarnya.
Zamzam menyebut peserta lokakarya itu berjumlah 76 orang, yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, BNPB, Seknas Sekolah Aman, dan Perkumpulan KerLiP, Pemprov NTB, Pemkab/Pemkot, dan Kantor Wilayah Kemenag provinsi dan kabupaten/kota.
Selanjutnya, perwakilan World Bank (BEC-TF & GFDRR), Pemerintah Belanda, Uni Eropa, AusAid, institut/universitas, Forum PRB NTB dan LSM, Perwakilan Anak Perempuan dan Laki-laki (OSIS dan Forum Anak), perwakilan sekolah penyangga Dikmen, perwakilan komite sekolah penerima DAK, perwakilan madrasah penerima dana rehab, perwakilan jurnalis, dan perwakilan dunia usaha.
Lokakarya serupa telah dilalksanakan di Sumatera Barat pada 25 Mei, dan di Jawa Barat pada 4 Juli 2012. (*)