Mataram, 6/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mempercepat evakuasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Suriah, agar terhindar dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.
"Itu sudah menjadi tugas negara, sehingga diminta maupun tidak, Kemlu harus mempercepat evakuasi TKI dari Suriah, yang juga berasal dari NTB. Kami berharap Kemlu lebih sigap," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Muhammad Nur, di Mataram, Senin.
Nur mengakui, Pemprov NTB tidak perlu bersurat ke Kemlu untuk meminta pemulangan TKI asal NTB yang terjebak di Suriah, karena itu itu sudah menjadi tugas Kemlu.
NTB hanya berkoordinasi dengan pejabat Kemlu, dan pihak terkait lainnya seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Keduataan Besar RI (KBRI) di Suriah.
"Koordinasi itu pun untuk mendaptkan kejelasan informasi tentang nasib TKI yang ada di Suriah, upaya dan jadwal evakuasi serta penanganannya," ujar Nur.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Mokhlis mengatakan, koordinasi pemulangan TKI dari Suriah itu sudah ditempuh sejak awal pergolakan di negara itu.
Sedikitnya terdapat sekitar 600 orang TKI yang akan segera dipulangkan dalam waktu dekat ini, dan 23 orang diantaranya diyakini berasal dari NTB.
"Sejak beberapa pekan lalu, sudah ada TKI NTB yang pulang dari Suriah, masih ada 23 orang yang akan dipulangkan, cuma jadwal dan waktunya masih belum tahu," ujarnya.
Versi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), jumlah TKI yang berada di Suriah tercatat sebanyak 12.189 orang.
Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada lima daerah konflik di Suriah dalam melakukan evakuasi TKI yakni yaitu Homs yang menampung 405 orang TKI, Rif Dimasq dengan 426 TKI, serta Hama (86 TKI), Idleb (17 TKI) dan Dar'a (11 orang TKI).
Pemerintah juga memberikan perhatian pada daerah rawan lain di Suriah seperti Damascus, Aleppo, Lattakia, Tartus, Raqqah, Deir Ez Zour, Sweida, Al Hasakah, dan Quneitra.
Kemnakertrans terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Damaskus dan Atase Tenaga Kerja di Suriah untuk memantau perkembangan situasi di negara itu, menghubungi TKI dan majikan, serta memulangkan TKI dari Suriah secara bertahap.
Versi Kemnakertrans, jumlah TKI yang telah dievakuasi dari Suriah hingga 10 Juni 2012 mencapai 202 orang, sementara pemulangan reguler dan bantuan majikan mencapai 70 orang. Selanjutnya pemulangan TKI diakhir Juni dan awal Juli serta Agusus 2012.
Seperti diketahui, sejak tanggal 9 Agustus 2011, Indonesia telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Suriah karena perlindungan TKI yang dinilai belum maksimal di negara itu.
Pemerintah Indonesia mengimbau TKI yang ada di daerah rawan konflik di Suriah untuk datang ke KBRI dan tempat perlindungan yang antara lain disediakan di Damaskus, Lattakia dan Aleppo untuk pendataan dan dievakuasi.
Kemnakertrans juga menyediakan layanan telepon bagi para TKI/WNI yang membutuhkan pertolongan di Suriah yaitu pada nomor +963116132578, +963954444810 dan +963116119630. (*)
"Itu sudah menjadi tugas negara, sehingga diminta maupun tidak, Kemlu harus mempercepat evakuasi TKI dari Suriah, yang juga berasal dari NTB. Kami berharap Kemlu lebih sigap," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Muhammad Nur, di Mataram, Senin.
Nur mengakui, Pemprov NTB tidak perlu bersurat ke Kemlu untuk meminta pemulangan TKI asal NTB yang terjebak di Suriah, karena itu itu sudah menjadi tugas Kemlu.
NTB hanya berkoordinasi dengan pejabat Kemlu, dan pihak terkait lainnya seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Keduataan Besar RI (KBRI) di Suriah.
"Koordinasi itu pun untuk mendaptkan kejelasan informasi tentang nasib TKI yang ada di Suriah, upaya dan jadwal evakuasi serta penanganannya," ujar Nur.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Mokhlis mengatakan, koordinasi pemulangan TKI dari Suriah itu sudah ditempuh sejak awal pergolakan di negara itu.
Sedikitnya terdapat sekitar 600 orang TKI yang akan segera dipulangkan dalam waktu dekat ini, dan 23 orang diantaranya diyakini berasal dari NTB.
"Sejak beberapa pekan lalu, sudah ada TKI NTB yang pulang dari Suriah, masih ada 23 orang yang akan dipulangkan, cuma jadwal dan waktunya masih belum tahu," ujarnya.
Versi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), jumlah TKI yang berada di Suriah tercatat sebanyak 12.189 orang.
Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada lima daerah konflik di Suriah dalam melakukan evakuasi TKI yakni yaitu Homs yang menampung 405 orang TKI, Rif Dimasq dengan 426 TKI, serta Hama (86 TKI), Idleb (17 TKI) dan Dar'a (11 orang TKI).
Pemerintah juga memberikan perhatian pada daerah rawan lain di Suriah seperti Damascus, Aleppo, Lattakia, Tartus, Raqqah, Deir Ez Zour, Sweida, Al Hasakah, dan Quneitra.
Kemnakertrans terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Damaskus dan Atase Tenaga Kerja di Suriah untuk memantau perkembangan situasi di negara itu, menghubungi TKI dan majikan, serta memulangkan TKI dari Suriah secara bertahap.
Versi Kemnakertrans, jumlah TKI yang telah dievakuasi dari Suriah hingga 10 Juni 2012 mencapai 202 orang, sementara pemulangan reguler dan bantuan majikan mencapai 70 orang. Selanjutnya pemulangan TKI diakhir Juni dan awal Juli serta Agusus 2012.
Seperti diketahui, sejak tanggal 9 Agustus 2011, Indonesia telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Suriah karena perlindungan TKI yang dinilai belum maksimal di negara itu.
Pemerintah Indonesia mengimbau TKI yang ada di daerah rawan konflik di Suriah untuk datang ke KBRI dan tempat perlindungan yang antara lain disediakan di Damaskus, Lattakia dan Aleppo untuk pendataan dan dievakuasi.
Kemnakertrans juga menyediakan layanan telepon bagi para TKI/WNI yang membutuhkan pertolongan di Suriah yaitu pada nomor +963116132578, +963954444810 dan +963116119630. (*)