Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah berharap petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk menuntaskan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
"Kami berharap agar petugas pendataan Regsosek ini dapat melakukan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa sensus itu tidak mengancam dan tidak perlu ditakuti," kata Sitti dalam keterangan tertulis yang di Mataram, Kamis (28/10).
Dia menjelaskan pendataan Regsosek merupakan upaya Pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan satu data tersebut, Pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi dan efisien tanpa saling tumpang tindih.
Oleh karena itu, Sitti mengingatkan peningkatan kapasitas pendataan sangat diperlukan, khususnya dari desa ke kabupaten dan kota.
"Kalau data valid kan tinggal buka sistem. Cepat juga kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari pusat. Semua data sudah ada di database tinggal dieksekusi," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS Eng Imam Mahdi menjelaskan Regsosek Tahun 2022 berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Program registrasi itu merupakan inisiatif Pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat.
"Yang kami data, pertama adalah informasi individu masyarakat, ditanyakan mengenai informasi perumahan, kondisinya seperti apa, kemudian informasi pekerjaan, kondisi kesehatan, keadaan usaha, dan sebagainya; sehingga kita bisa mengetahui kondisi sosial ekonomi seluruh masyarakat Indonesia," kata Imam.
Kepala BPS NTB Wahyudin menambahkan pendataan Regsosek Tahun 2022 akan mewawancarai masyarakat dengan sekitar 60 pertanyaan.
"Umumnya juga petugas pendataan tersebut berada di desa-desa bersangkutan sehingga informasi yang didapatkan akurat," ujar Wahyudin.
"Kami berharap agar petugas pendataan Regsosek ini dapat melakukan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa sensus itu tidak mengancam dan tidak perlu ditakuti," kata Sitti dalam keterangan tertulis yang di Mataram, Kamis (28/10).
Dia menjelaskan pendataan Regsosek merupakan upaya Pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan satu data tersebut, Pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi dan efisien tanpa saling tumpang tindih.
Oleh karena itu, Sitti mengingatkan peningkatan kapasitas pendataan sangat diperlukan, khususnya dari desa ke kabupaten dan kota.
"Kalau data valid kan tinggal buka sistem. Cepat juga kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari pusat. Semua data sudah ada di database tinggal dieksekusi," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS Eng Imam Mahdi menjelaskan Regsosek Tahun 2022 berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Program registrasi itu merupakan inisiatif Pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat.
"Yang kami data, pertama adalah informasi individu masyarakat, ditanyakan mengenai informasi perumahan, kondisinya seperti apa, kemudian informasi pekerjaan, kondisi kesehatan, keadaan usaha, dan sebagainya; sehingga kita bisa mengetahui kondisi sosial ekonomi seluruh masyarakat Indonesia," kata Imam.
Kepala BPS NTB Wahyudin menambahkan pendataan Regsosek Tahun 2022 akan mewawancarai masyarakat dengan sekitar 60 pertanyaan.
"Umumnya juga petugas pendataan tersebut berada di desa-desa bersangkutan sehingga informasi yang didapatkan akurat," ujar Wahyudin.