Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kembali mengaktifkan penyekatan mobilisasi hewan ternak di sejumlah titik perbatasan daerah itu guna meminimalkan risiko penyebaran wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) serta LSD (Lumpy Skin Disease). "Ya, penyekatan perbatasan akan kami ambil, terutama yang memiliki dampak besar terhadap penyebaran," kata Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Masun di Ponorogo, Jumat.
Disebutkan, ada 10 titik yang menjadi target penyekatan hewan ternak. Ada yang di pasar hewan, serta titik-titik jalur antarkabupaten di sekitar daerah itu yang menjadi jalur perdagangan ternak sapi dan kambing.
Keputusan penyekatan ini diambil setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan rapat koordinasi dengan BPBD setempat. "Saat ini kami masih menunggu BPBD Ponorogo yang ditunjuk sebagai 'leader' dalam menyusun anggaran untuk kegiatan penyekatan," katanya.
Baca juga: Perum Bulog NTB targetkan beli jagung petani 10.000 ton
Baca juga: Tiga desa di Sumbawa terendam banjir bandang, puluhan hewan ternak hanyut
Pihaknya mengungkapkan nantinya, penyekatan tersebut akan dilakukan bersama dengan lintas sektor, mulai BPBD, TNI, Polri, serta pihak Desa. Ia memperkirakan penyekatan di sejumlah perbatasan tersebut akan dilaksanakan hingga Idul Adha 2023. "Sampai Idul Adha untuk menjaga agar populasi tetap terjaga tidak banyak yang terjangkit oleh PMK dan LSD serta stok aman," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Ponorogo menghentikan penyekatan mobilisasi hewan ternak untuk mengantisipasi wabah PMK di perbatasan pada awal September 2022. Keputusan itu diambil setelah jumlah sapi yang terpapar melandai.
Disebutkan, ada 10 titik yang menjadi target penyekatan hewan ternak. Ada yang di pasar hewan, serta titik-titik jalur antarkabupaten di sekitar daerah itu yang menjadi jalur perdagangan ternak sapi dan kambing.
Keputusan penyekatan ini diambil setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan rapat koordinasi dengan BPBD setempat. "Saat ini kami masih menunggu BPBD Ponorogo yang ditunjuk sebagai 'leader' dalam menyusun anggaran untuk kegiatan penyekatan," katanya.
Baca juga: Perum Bulog NTB targetkan beli jagung petani 10.000 ton
Baca juga: Tiga desa di Sumbawa terendam banjir bandang, puluhan hewan ternak hanyut
Pihaknya mengungkapkan nantinya, penyekatan tersebut akan dilakukan bersama dengan lintas sektor, mulai BPBD, TNI, Polri, serta pihak Desa. Ia memperkirakan penyekatan di sejumlah perbatasan tersebut akan dilaksanakan hingga Idul Adha 2023. "Sampai Idul Adha untuk menjaga agar populasi tetap terjaga tidak banyak yang terjangkit oleh PMK dan LSD serta stok aman," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Ponorogo menghentikan penyekatan mobilisasi hewan ternak untuk mengantisipasi wabah PMK di perbatasan pada awal September 2022. Keputusan itu diambil setelah jumlah sapi yang terpapar melandai.