Mataram (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Terbaik dan Indeks Respon Kualitas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang diwakilkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Julmansyah dalam Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Yogyakarta.
"Indeks respon ini merupakan bagian dari aplikasi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang isinya program- program yang mewakili berbagai indeks lingkungan seperti IKA, IKU, IKL, dan IKAL. Indeks ini mengukur seberapa jauh implementasi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait program-program tersebut," kata Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, Kamis.
Ia mengatakan ini tahun pertama Kementerian LHK melakukan pengukiran Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah sebagai bagian dari kinerja IKLH daerah. Penginputan indeks respon provinsi berdasarkan program atau kegiatan yang tertuang di dalam APBD dan kewenangan provinsi pada program-program yang merespon berbagai jenis indikator kualitas lingkungan.
"Dari lima program dalam indeks respon IKLH yakni Langit Biru, Kali Bersih, Indonesia Hijau, Pantai Lestari dan Gambut Lestari, nilai indeks NTB di atas target nasional, kecuali satu program yakni gambut lestari, karena memang kita tidak memiliki kawasan gambut," katanya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini.
"Kita membutuhkan tindakan yang ambisius untuk membuat program untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup," katanya.
Menteri LHK juga mengungkapkan tantangan terberat dihadapi saat ini, tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia adalah krisis perubahan iklim.
"Dalam studi yang dilakukan oleh UN pada tahun 2021 digambarkan tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu perubahan iklim (climate change), kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution)," katanya.
Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Adapun program untuk penilaian IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari.
Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah, kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat, Contoh RPJMD dan Perda. Selanjutnya, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian.
Kemudian perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian. Setelah itu, implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misalkan untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan instalasi pengelolaan air limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakukan.
Kemudian pelibatan pemangku kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusi-nya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain. Selanjutnya publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan. Kemudian inovasi, inovasi apa yang telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: NTB raih penghargaan provinsi berindeks kualitas lingkungan terbaik
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang diwakilkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Julmansyah dalam Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Yogyakarta.
"Indeks respon ini merupakan bagian dari aplikasi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang isinya program- program yang mewakili berbagai indeks lingkungan seperti IKA, IKU, IKL, dan IKAL. Indeks ini mengukur seberapa jauh implementasi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait program-program tersebut," kata Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, Kamis.
Ia mengatakan ini tahun pertama Kementerian LHK melakukan pengukiran Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah sebagai bagian dari kinerja IKLH daerah. Penginputan indeks respon provinsi berdasarkan program atau kegiatan yang tertuang di dalam APBD dan kewenangan provinsi pada program-program yang merespon berbagai jenis indikator kualitas lingkungan.
"Dari lima program dalam indeks respon IKLH yakni Langit Biru, Kali Bersih, Indonesia Hijau, Pantai Lestari dan Gambut Lestari, nilai indeks NTB di atas target nasional, kecuali satu program yakni gambut lestari, karena memang kita tidak memiliki kawasan gambut," katanya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini.
"Kita membutuhkan tindakan yang ambisius untuk membuat program untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup," katanya.
Menteri LHK juga mengungkapkan tantangan terberat dihadapi saat ini, tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia adalah krisis perubahan iklim.
"Dalam studi yang dilakukan oleh UN pada tahun 2021 digambarkan tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu perubahan iklim (climate change), kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution)," katanya.
Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Adapun program untuk penilaian IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari.
Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah, kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat, Contoh RPJMD dan Perda. Selanjutnya, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian.
Kemudian perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian. Setelah itu, implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misalkan untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan instalasi pengelolaan air limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakukan.
Kemudian pelibatan pemangku kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusi-nya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain. Selanjutnya publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan. Kemudian inovasi, inovasi apa yang telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: NTB raih penghargaan provinsi berindeks kualitas lingkungan terbaik