Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan program bank sampah dalam menangani masalah sampah plastik, guna menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir pantai daerah itu.

"Kami mengajak masyarakat khususnya akademisi mendukung bank sampah ini, agar sampah plastik dapat dikelola dengan baik," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Minggu.

Ia menyatakan saat ini Pemprov Kepulauan Babel tengah menggencarkan program bank sampah, agar limbah sampah plastik ini dapat dikelola dengan baik yang bernilai ekonomis. Misalnya sampah plastik dikelola dan didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Sebaik apapun program dan kebijakan pemerintah dalam menangani sampah ini, tanpa didukung masyarakat, maka akan menjadi tidak efektif," katanya.

Menurut dia dukungan masyarakat dan perguruan tinggi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup. Oleh karena itu, semua pihak termasuk mahasiswa harus mengambil peranan dalam memperhatikan, mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu dan informasi dari kampus saja, karena saat ini sudah banyak sumber-sumber untuk menambah keilmuan dan mendapatkan informasi.

"Mulai saat ini, segala lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, harus mengambil peranan dalam memperhatikan, mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan, karena kita tidak hidup selama satu atau dua tahun, tapi akan hidup hingga puluhan tahun ke depan," katanya.

Ketua STIE Pertiba Wargianto mengatakan STIE Pertiba siap mendukung program bank sampah untuk mengatasi masalah sampah plastik ini.

Baca juga: DLH Mataram memetakan penanganan sampah saat jambore kader PKK
Baca juga: DLH Mataram segera jual sampah daun menjadi pembangkit listrik

"Tentunya kampus ini harus kita kembangkan bersama, agar nantinya bisa menumbuhkembangkan anak-anak muda yang berintelektual, berakhlak dan cerdas. Semoga nanti Pertiba dapat tampil membantu pemerintah daerah agar undang-undang tentang kepulauan itu secepatnya bisa berproses," katanya.