Mataram (Antara NTB) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Nusa Tenggara Barat mengimbau pegawai negeri sipil untuk tidak menggunakan bahan bakar gas bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram karena hanya diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
"Imbauan itu menjadi salah satu rekomendasi kami kepada kepala daerah, mungkin nanti ditindaklanjuti dengan kebijakan," kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) Prijono di Mataram, Selasa.
Hal itu dikatakan usai menggelar rapat rutin anggota TPID NTB, yang diikuti Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) NTB H Manggaukang Raba, Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB M Sugit Tedjo Mulyono, dan sejumlah perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Prijono mengatakan pihaknya belum bisa memastikan sejauh mana penggunaan elpiji bersubsidi oleh kalangan pegawai negeri sipil (PNS) karena sulit untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, itu berharap agar imbauan tersebut dilaksanakan oleh para PNS, baik di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota untuk lebih memanfaatkan elpiji nonsubsidi.
"Kami di lingkup BI juga sudah diimbau untuk tidak menggunakan elpiji ukuran tabung tiga kilogram. Jadi kami harus memberikan contoh yang bisa ditiru oleh masyarakat lain yang tergolong mampu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB H Manggaukang Raba, mengatakan pihaknya akan mengkomunikasikan rekomendasi TPID NTB terkait imbauan agar PNS tidak memakai elpiji bersubsidi, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.
"Bisa saja nanti kami menindaklanjuti imbauan tersebut dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda," katanya.
Ia mengatakan TPID NTB merekomendasikan agar pemerintah daerah mengimbau seluruh PNS untuk tidak memakai elpiji bersubsidi karena komoditas tersebut sering mengalami kelangkaan, sehingga merugikan warga kurang mampu yang menjadi sasaran pengguna.
Akibat seringnya terjadi kelangkaan, menyebabkan harga elpiji bersubsidi tersebut mahal dan jauh di atas ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu berdampak terhadap laju inflasi.
"Kami juga terus melakukan terobosan agar bagaimana pengawasan elpiji bersubsidi ini bisa efektif, terutama nanti pada saat musim omprongan tembakau," katanya. (*)
"Imbauan itu menjadi salah satu rekomendasi kami kepada kepala daerah, mungkin nanti ditindaklanjuti dengan kebijakan," kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) Prijono di Mataram, Selasa.
Hal itu dikatakan usai menggelar rapat rutin anggota TPID NTB, yang diikuti Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) NTB H Manggaukang Raba, Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB M Sugit Tedjo Mulyono, dan sejumlah perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Prijono mengatakan pihaknya belum bisa memastikan sejauh mana penggunaan elpiji bersubsidi oleh kalangan pegawai negeri sipil (PNS) karena sulit untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, itu berharap agar imbauan tersebut dilaksanakan oleh para PNS, baik di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota untuk lebih memanfaatkan elpiji nonsubsidi.
"Kami di lingkup BI juga sudah diimbau untuk tidak menggunakan elpiji ukuran tabung tiga kilogram. Jadi kami harus memberikan contoh yang bisa ditiru oleh masyarakat lain yang tergolong mampu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB H Manggaukang Raba, mengatakan pihaknya akan mengkomunikasikan rekomendasi TPID NTB terkait imbauan agar PNS tidak memakai elpiji bersubsidi, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.
"Bisa saja nanti kami menindaklanjuti imbauan tersebut dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda," katanya.
Ia mengatakan TPID NTB merekomendasikan agar pemerintah daerah mengimbau seluruh PNS untuk tidak memakai elpiji bersubsidi karena komoditas tersebut sering mengalami kelangkaan, sehingga merugikan warga kurang mampu yang menjadi sasaran pengguna.
Akibat seringnya terjadi kelangkaan, menyebabkan harga elpiji bersubsidi tersebut mahal dan jauh di atas ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu berdampak terhadap laju inflasi.
"Kami juga terus melakukan terobosan agar bagaimana pengawasan elpiji bersubsidi ini bisa efektif, terutama nanti pada saat musim omprongan tembakau," katanya. (*)