Mataram (Antara NTB) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat H Wildan menilai masih lemahnya penguasaan bahasa Inggris akan menjadi kendala dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Penguasaan bahasa Inggris menjadi kendala dalam menghadapi persaingan MEA yang akan diberlakukan mulai akhir 2015," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Penguasaan bahasa Inggris, menurut dia, menjadi salah satu persyaratan utama dalam perekrutan tenaga kerja di setiap perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, terutama perusahaan asing.
Oleh sebab itu, kata Wildan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB agar setiap sekolah bisa menerapkan muatan lokal bahasa Inggris.
"Kami sudah bicarakan masalah itu dengan Kepala Dinas Dikpora, tinggal bagaimana nanti teknis di sekolah," ujarnya.
Selain kendala penguasaan bahasa asing, menurut dia, informasi tentang MEA juga belum begitu dipahami oleh masyarakat NTB, baik yang ada di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Berbeda dengan di negara anggota ASEAN lainnya, hampir semua penduduknya sudah mengetahui tentang pasar bebas tersebut.
"Mungkin karena jumlah warga negara anggota ASEAN lainnya relatif tidak banyak seperti Indonesia, sehingga lebih mudah memperoleh berbagai informasi," ucap Wildan.
Dengan diberlakukannya MEA mulai akhir 2015, menurut Wildan, tidak hanya produk dari negara lain bisa masuk untuk dipasarkan di Indonesia, tetapi juga tenaga kerja asing juga bisa mengisi peluang kerja di tanah air, sepanjang mereka memiliki kompetensi.
Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas tersebut.
"Kompleksitas masalah menjelang pemberlakuan MEA menjadi tanggung jawab semua pihak untuk bagaimana memecahkannya," kata Wildan. (*)
"Penguasaan bahasa Inggris menjadi kendala dalam menghadapi persaingan MEA yang akan diberlakukan mulai akhir 2015," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Penguasaan bahasa Inggris, menurut dia, menjadi salah satu persyaratan utama dalam perekrutan tenaga kerja di setiap perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, terutama perusahaan asing.
Oleh sebab itu, kata Wildan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB agar setiap sekolah bisa menerapkan muatan lokal bahasa Inggris.
"Kami sudah bicarakan masalah itu dengan Kepala Dinas Dikpora, tinggal bagaimana nanti teknis di sekolah," ujarnya.
Selain kendala penguasaan bahasa asing, menurut dia, informasi tentang MEA juga belum begitu dipahami oleh masyarakat NTB, baik yang ada di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Berbeda dengan di negara anggota ASEAN lainnya, hampir semua penduduknya sudah mengetahui tentang pasar bebas tersebut.
"Mungkin karena jumlah warga negara anggota ASEAN lainnya relatif tidak banyak seperti Indonesia, sehingga lebih mudah memperoleh berbagai informasi," ucap Wildan.
Dengan diberlakukannya MEA mulai akhir 2015, menurut Wildan, tidak hanya produk dari negara lain bisa masuk untuk dipasarkan di Indonesia, tetapi juga tenaga kerja asing juga bisa mengisi peluang kerja di tanah air, sepanjang mereka memiliki kompetensi.
Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas tersebut.
"Kompleksitas masalah menjelang pemberlakuan MEA menjadi tanggung jawab semua pihak untuk bagaimana memecahkannya," kata Wildan. (*)