Pemprov NTB Latih UMKM Hadapi Persaingan MEA

id MEA

Sebanyak 20 pelaku UKM lokal difasilitasi selama dua hari untuk mengikuti teori dan praktik menjadi pelaku usaha berkualitas
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga Pengembangan Bisnis Pembinaan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil memberikan pelatihan berbasis kualitas produk kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Selly Andayani, di Mataram, Rabu, mengatakan program pelatihan tersebut bekerja sama dengan Astra Honda Motor NTB yang mendatangkan pelatih profesional di bidangnya.

"Sebanyak 20 pelaku UKM lokal difasilitasi selama dua hari untuk mengikuti teori dan praktik menjadi pelaku usaha berkualitas," katanya.

Menurut dia, pentingnya pelatihan berbasis kualitas produk bagi pelaku UMKM karena Indonesia sudah berada di era persaingan pasar bebas MEA yang diberlakukan sejak Januari 2016.

Oleh sebab itu, ia menginginkan agar para pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan benar-benar serius menyerap berbagai ilmu yang diberikan oleh pemateri profesional yang didatangkan oleh Astra Honda Motor dari Jakarta.

"Tidak semua pelaku UMKM bisa memperoleh kesempatan langka ini, jadi saya minta manfaatkan kegiatan pelatihan ini untuk memperkuat kemampuan berwirausaha," ujar Selly kepada peserta pelatihan.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan NTB ini juga menekankan kepada pelaku UMKM untuk betul-betul komitmen memperkuat kualitas produk karena itu sebagai kunci menembus pasar global.

NTB, menurut Selly, memiliki potensi produk yang cukup besar, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Namun, masih jarang produk lokal menembus pasar internasional karena kemasannya tidak sesuai standar yang berlaku.

Untuk itu, pelaku peserta pelatihan harus mampu meniru komitmen dan cara kerja Astra, misalnya soal kualitas produk, pengemasan produk, pemasarannya hingga disiplin kerja.

"Pemerintah dan pihak swasta yang menjadi mitra hanya bisa memfasilitasi pelaku UKM untuk naik kelas, tinggal keseriusan dari pelaku UMKM, mau apa tidak menuju ke arah yang lebih baik," katanya. (*)