Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Rencana pembangunan Bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih dalam tahap pendataan jumlah warga dan lahan yang terdampak.
"Selesai pendataan terhadap warga dan lahan terdampak, baru kemudian dilakukan Larap (Land Acquisition and Resetlement Action Plan)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Rahadian di Praya, Jumat.
Ia mengatakan, pendataan itu dilakukan untuk mengetahui jumlah warga dan lahan yang terkena pembangunan Bendungan Mujur tersebut. Sebelumnya sudah dilakukan, namun ada penolakan dari beberapa warga, sehingga tidak bisa dilaksanakan, dan dilanjutkan pada tahun ini.
Selain itu saat ini juga masih dilakukan tahap sosialisasi dan konsultasi dengan tujuan rencana pembangunan Bendungan Mujur itu bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
"Rencana tahun ini pendataan bisa selesai," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) tentang rencana Land Acquisition and Resetlement Action Plan (Larap) pembangunan Bendungan Mujur.
Bupati Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri mengatakan, kegiatan silaturahmi harus diniatkan untuk membangun Bendungan Mujur yang perlahan - lahan harus diselesaikan.
"Pendataan ini harus dilaksanakan sesuai arahan dari pemerintah pusat," katanya.
Ia mengatakan, terkait dengan pembangunan Bendungan Mujur, pemerintah daerah sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat.
"Kita berharap pembangunan Bendungan Mujur dapat terlaksana atau terwujud, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Pelaksanaan Larap Bendungan Mujur itu mulai dilakukan di 2015 dan mengalami kendala yaitu penolakan dari masyarakat Desa Kelebuh, sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan pengukuran seluas 217,38 hektare yang merupakan luas terbesar dari kebutuhan lahan untuk pembangunan Bendungan Mujur 389,11 hektare
Pemerintah daerah bersama BWS kembali melakukan Larap Bendungan Mujur tersebut di 2023, dengan harapan rencana pembangunan itu bisa direalisasikan pemerintah pusat.
"Selesai pendataan terhadap warga dan lahan terdampak, baru kemudian dilakukan Larap (Land Acquisition and Resetlement Action Plan)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Rahadian di Praya, Jumat.
Ia mengatakan, pendataan itu dilakukan untuk mengetahui jumlah warga dan lahan yang terkena pembangunan Bendungan Mujur tersebut. Sebelumnya sudah dilakukan, namun ada penolakan dari beberapa warga, sehingga tidak bisa dilaksanakan, dan dilanjutkan pada tahun ini.
Selain itu saat ini juga masih dilakukan tahap sosialisasi dan konsultasi dengan tujuan rencana pembangunan Bendungan Mujur itu bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
"Rencana tahun ini pendataan bisa selesai," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) tentang rencana Land Acquisition and Resetlement Action Plan (Larap) pembangunan Bendungan Mujur.
Bupati Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri mengatakan, kegiatan silaturahmi harus diniatkan untuk membangun Bendungan Mujur yang perlahan - lahan harus diselesaikan.
"Pendataan ini harus dilaksanakan sesuai arahan dari pemerintah pusat," katanya.
Ia mengatakan, terkait dengan pembangunan Bendungan Mujur, pemerintah daerah sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat.
"Kita berharap pembangunan Bendungan Mujur dapat terlaksana atau terwujud, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Pelaksanaan Larap Bendungan Mujur itu mulai dilakukan di 2015 dan mengalami kendala yaitu penolakan dari masyarakat Desa Kelebuh, sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan pengukuran seluas 217,38 hektare yang merupakan luas terbesar dari kebutuhan lahan untuk pembangunan Bendungan Mujur 389,11 hektare
Pemerintah daerah bersama BWS kembali melakukan Larap Bendungan Mujur tersebut di 2023, dengan harapan rencana pembangunan itu bisa direalisasikan pemerintah pusat.