Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelaksanaan Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) terhadap rencana pembangunan Bendungan Mujur yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan air untuk pertanian dan kebutuhan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Hari ini kita telah melaksanakan diskusi terkait kendala di lapangan untuk persiapan pelaksanaan Larap pembangunan Bendungan Mujur," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri usai menerima kunjungan pihak BWS di kantor bupati setempat di Praya, Selasa.
Kegiatan Larap pembangunan Bendungan Mujur itu dilaksanakan pekan depan, sehingga saat ini masih dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tujuan Larap yang merupakan langkah awal dalam merealisasikan rencana pembangunan Bendungan Mujur. "Kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada bersama masyarakat yang terdampak," katanya.
Baca juga: Savana di ujung Bendungan Praya nan eksotis
Baca juga: Air Bendungan Meninting butuh penampungan di Lombok Tengah
Kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Wirnata mengatakan, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendungan Mujur sekitar 394,94 hektare dan lahan sudah dibebaskan baru 4,44 hektare. Sedangkan total biaya pembebasan tanah, bangunan, tanaman pohon, serta aset bangunan lainnya yang terkena dampak pembangunan bendungan Mujur yang masih dimiliki warga terkena dampak (WTD) adalah sebesar Rp463.405.388.399.00 (NJOP) dan sebesar Rp570.028.660.206.43 untuk harga pasaran.
"Kebutuhan lahan keseluruhan pembangunan bendungan Mujur seluas 394,94 hektare dan luas lahan yang sudah di ukur dari 4 desa seluas 173,12 hektare. Sementara luas lahan yang belum diukur di wilayah Desa Kelebuh yang sekarang menjadi Desa Persiapan Lelong 217,38 hektare," katanya.
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka mendorong semua pihak agar mendukung rencana pembangunan Bendungan Mujur. Proses pembangunan bendungan ini melalui beberapa tahapan, saat ini proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan Detail Engineering Design (DED) Bendungan Mujur juga disusun sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan.
Berita Terkait
Pemerintah Mataram gandeng BWS NTB petakan titik rawan abrasi dan longsor
Jumat, 2 Februari 2024 15:54
Kejati NTB mengawal 61 proyek strategis bernilai Rp5,1 triliun
Kamis, 23 November 2023 15:03
BWS NTB menormalisasi bendungan Batujai Praya
Kamis, 21 September 2023 17:30
Infrastruktur jalan Pantai Timur Minahasa terancam abrasi
Rabu, 21 Juni 2023 20:42
Sorgum program Jokowi mulai dipanen di Lombok Tengah
Selasa, 7 Februari 2023 13:07
Kementerian PUPR aktifkan tujuh posko pemantau banjir NTB
Selasa, 11 Oktober 2022 20:32
BWS NTB meningkatkan tata kelola air bagi P3A
Kamis, 6 Oktober 2022 18:42
PUPR Mataram NTB usulkan tiga titik alat pemecah gelombang
Kamis, 29 September 2022 16:50