Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan kegiatan operasi pasar murah (OPM) beras sebagai langkah antisipasi lonjakan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) terutama untuk beras medium.
"Kami segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan NTB dan Bulog untuk melaksanakan OPM sebagai langkah antisipasi lonjakan harga beras," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya peraturan terbaru Badan Pangan Nasional Nomor 7/2023 berlaku mulai 1 September 2023, disebutkan HET beras medium menjadi Rp10.900 per kilogram dari Rp9.450 per kilogram.
Sedangkan HET beras premium sesuai aturan terbaru Badan Pangan Nasional tersebut ditetapkan Rp13.900 dari Rp12.450 per kilogram. "OPM beras kita harapkan dapat mendekatkan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan beras murah sesuai HET," katanya.
Apalagi, lanjut Sri, bulan September ini masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimana tradisi masyarakat di Pulau Lombok khususnya di Kota Mataram merayakan dengan acara besar-besaran.
Selain itu sebagai Ibu Kota provinsi, Kota Mataram ke depan banyak menjadi tuan rumah baik skala nasional maupun internasional yang berdampak pada menjamur-nya UMKM yang tentu membutuhkan beras. "Kita tidak ingin ketika permintaan meningkat, terjadi lonjakan harga beras di atas HET. Apalagi sampai terjadi kekurangan stok," katanya.
Sementara berdasarkan koordinasi awal dengan Bulog, menurutnya, Bulog saat ini memiliki stok beras sebanyak 35.000 ton. Jumlah itu diprediksi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. "Bahkan Bulog optimistis stok beras 35.000 ton itu bisa sampai bulan Maret-April 2024 atau hingga panen berikutnya," katanya.
Baca juga: Tim gabungan distribusikan beras SPHP ke pasar tradisional
Baca juga: Madiun gandeng Bulog tekan kenaikan harga beras di pasaran
Terkait dengan itulah, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Bulog agar paling lambat pekan depan OPM bisa dilaksanakan. "Kami akan usahakan agar OPM beras bisa dilaksanakan pekan depan," demikian Sri Wahyunida .
"Kami segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan NTB dan Bulog untuk melaksanakan OPM sebagai langkah antisipasi lonjakan harga beras," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya peraturan terbaru Badan Pangan Nasional Nomor 7/2023 berlaku mulai 1 September 2023, disebutkan HET beras medium menjadi Rp10.900 per kilogram dari Rp9.450 per kilogram.
Sedangkan HET beras premium sesuai aturan terbaru Badan Pangan Nasional tersebut ditetapkan Rp13.900 dari Rp12.450 per kilogram. "OPM beras kita harapkan dapat mendekatkan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan beras murah sesuai HET," katanya.
Apalagi, lanjut Sri, bulan September ini masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimana tradisi masyarakat di Pulau Lombok khususnya di Kota Mataram merayakan dengan acara besar-besaran.
Selain itu sebagai Ibu Kota provinsi, Kota Mataram ke depan banyak menjadi tuan rumah baik skala nasional maupun internasional yang berdampak pada menjamur-nya UMKM yang tentu membutuhkan beras. "Kita tidak ingin ketika permintaan meningkat, terjadi lonjakan harga beras di atas HET. Apalagi sampai terjadi kekurangan stok," katanya.
Sementara berdasarkan koordinasi awal dengan Bulog, menurutnya, Bulog saat ini memiliki stok beras sebanyak 35.000 ton. Jumlah itu diprediksi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. "Bahkan Bulog optimistis stok beras 35.000 ton itu bisa sampai bulan Maret-April 2024 atau hingga panen berikutnya," katanya.
Baca juga: Tim gabungan distribusikan beras SPHP ke pasar tradisional
Baca juga: Madiun gandeng Bulog tekan kenaikan harga beras di pasaran
Terkait dengan itulah, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Bulog agar paling lambat pekan depan OPM bisa dilaksanakan. "Kami akan usahakan agar OPM beras bisa dilaksanakan pekan depan," demikian Sri Wahyunida .