Jakarta (ANTARA) - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan insentif hingga deregulasi industri furnitur kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan, mulai dari pendanaan sampai juga fokus bagaimana industrialisasinya,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie kepada wartawan usai beraudiensi dengan Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan peluang ekspor furnitur global bisa mencapai 300 miliar dolar AS, sedangkan porsi Indonesia saat ini baru sekitar 2,5 miliar dolar AS. Data ini menandakan kontribusi industri furnitur Indonesia relatif kecil di tengah peluang pasar ekspor yang besar.
Dalam pertemuan dengan Purbaya, pengusaha mengusulkan berbagai skema dukungan yang bisa diberikan pemerintah. Selain pendanaan dan strategi industrialisasi, pengusaha juga menyampaikan pertimbangan diversifikasi pasar yang lebih merata, mengingat saat ini pasar ekspor furnitur Indonesia masih terpusat ke Amerika Serikat dengan porsi mencapai 60 persen.
Selain furnitur, pengusaha dan Purbaya juga mendiskusikan soal sektor elektronik. Anindya mengatakan Indonesia telah menjajaki rantai industri semikonduktor melalui hilirisasi mineral. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan dari aspek sumber daya manusia (SDM).
“Tadi juga diskusi kira-kira seperti apa kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait, supaya Indonesia juga punya nilai tambah yang besar,” ujarnya.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menambahkan industrinya mengharapkan dukungan konkret dari pemerintah, misalnya penurunan bunga atau fasilitas khusus terhadap modal murah.
Baca juga: Kadin-BKPM meneken MoU terkait kemudahan akses perizinan investasi
“Misalnya melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), kami dapat kurang lebih 6 persen. Namun, kami harap volumenya ditingkatkan,” tambah Sobur.
Sedangkan dari sisi ketenagakerjaan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengembangan industri furnitur dan elektronik membutuhkan dukungan riset dan pengembangan yang besar.
“Itu juga perlu menjadi perhatian, terkait insentif apa yang bisa diberikan. Karena jelas pemerintah juga harus hadir, tidak bisa hanya mengandalkan pengusaha dari segi riset dan pengembangannya,” jelas Shinta.
Baca juga: Kadin AS mendesak Indonesia percepat reformasi kebijakan
Di samping itu, Shinta berharap pemerintah makin menguatkan perjanjian dagang yang bisa mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama untuk pengusaha furnitur yang potensial.
“Jadi bagaimana ini bisa di satu ekosistem yang memadai. Pembiayaan itu jelas penting, tapi aspek yang berhubungan dengan pengembangan ekosistem UMKM juga harus jadi perhatian,” tuturnya.
