Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kemudahan akses perizinan investasi bagi mitra di dalam dan luar negeri.
“Jadi MoU BKPM itu tujuannya bagaimana Kadin bersama mitranya bisa mendapatkan suatu akses kemudahan untuk mendapatkan proses perizinan, baik yang sudah ada, maupun nanti untuk bisa bersama-sama dan juga mengajak foreign direct investment masuk ke Indonesia,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jakarta, Selasa.
Hal ini pun diperkuat dengan data dari Kementerian Investasi/BKPM yang menunjukkan capaian investasi di Indonesia pada Januari-September 2025 Indonesia senilai Rp1.434 triliun, atau 75 persen dari target tahun ini senilai Rp1.905 triliun.
Lebih lanjut, Anindya menilai bahwa investasi merupakan salah satu hal yang penting dalam penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Kadin mendorong ekonomi tumbuh 8 persen lewat produktivitas nasional
“Dalam penciptaan lapangan kerja, investasi perlu dilakukan, baik dari hulu ke hilir, dalam berbagai macam sektor, sektor pertanian, sektor industri, sektor infrastruktur, sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dalam bidang deregulasi dan insentif,” kata Anindya.
“Dengan seperti ini dunia usaha akan tumbuh, dan ujungnya banyak sekali pengusaha-pengusaha baru terciptakan, dan revenue atau pendapatan kepada pemerintah melalui pajak itu akan meningkat,” ujarnya menambahkan.
Baca juga: Gibran menyampaikan salam dari Prabowo saat hadiri Indonesia-Afrika Forum
Selain itu, Anindya mengatakan penandatanganan MoU dengan Kementerian Investasi/BKPM pun menjadi upaya sosialisasi agar mitra internasional mau menanamkan modalnya di Indonesia.
“Jadi Kadin juga bukan saja bicara mengenai kemudahan atau ease of doing business, tapi juga fokus kepada bagaimana bisa mensosialisasikan foreign direct investment supaya masuk,” ujar dia.
Sementara itu, pemerintah menargetkan investasi senilai 869 miliar dolar AS atau sekira Rp13 ribu triliun dalam lima tahun ke depan, sebagai salah satu upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya, angka ini meningkat signifikan, dengan total investasi yang didapatkan dalam 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo senilai Rp9.117,4 triliun.
