Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera turun ke sejumlah pasar untuk mengecek dan mencari tahu stok serta pemicu terjadinya kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir ini.
Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH di Mataram, Sabtu, mengatakan, pihaknya akan turun lapangan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kami segera koordinasi dengan Dinas Perdagangan termasuk Bulog bagaimana upaya menekan harga beras agar tidak mengalami kenaikan signifikan," katanya.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kenaikan harga beras yang mencapai hingga Rp14.500 per kilogram pada tingkat pengecer yang biasanya harga beras di pengecer berkisar Rp10.000-Rp11.000 per kilogram.
Terkait dengan itu, Didi berencana pekan depan mengajak sejumlah anggota DPRD setempat untuk bersama-sama turun ke Bulog dan pasar agar kondisi riil di lapangan bisa diketahui.
"Kami juga ingin tahu persis penyebab kenaikan harga beras, stok beras di Bulog, solusi-nya seperti apa agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," katanya.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida sebelumnya mengatakan, kenaikan beras salah satunya karena adanya peraturan terbaru Badan Pangan Nasional Nomor 7/2023.
Peraturan itu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium kini menjadi Rp10.900 per kilogram dari Rp9.450 per kilogram berlaku per 1 September 2023.
Sedangkan HET beras premium sesuai aturan terbaru Badan Pangan Nasional tersebut ditetapkan Rp13.900 dari Rp12.450 per kilogram.
"Beras premium merupakan beras pilihan. Jadi warga yang merasa lebih silakan beli premium," katanya.
Sementara berdasarkan koordinasi awal dengan Bulog, menurutnya, Bulog saat ini memiliki stok beras sebanyak 35.000 ton. Jumlah itu diprediksi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini.
"Bahkan Bulog optimistis stok beras 35.000 ton itu bisa sampai bulan Maret-April 2024 atau hingga panen berikutnya," katanya.
Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH di Mataram, Sabtu, mengatakan, pihaknya akan turun lapangan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kami segera koordinasi dengan Dinas Perdagangan termasuk Bulog bagaimana upaya menekan harga beras agar tidak mengalami kenaikan signifikan," katanya.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kenaikan harga beras yang mencapai hingga Rp14.500 per kilogram pada tingkat pengecer yang biasanya harga beras di pengecer berkisar Rp10.000-Rp11.000 per kilogram.
Terkait dengan itu, Didi berencana pekan depan mengajak sejumlah anggota DPRD setempat untuk bersama-sama turun ke Bulog dan pasar agar kondisi riil di lapangan bisa diketahui.
"Kami juga ingin tahu persis penyebab kenaikan harga beras, stok beras di Bulog, solusi-nya seperti apa agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," katanya.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida sebelumnya mengatakan, kenaikan beras salah satunya karena adanya peraturan terbaru Badan Pangan Nasional Nomor 7/2023.
Peraturan itu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium kini menjadi Rp10.900 per kilogram dari Rp9.450 per kilogram berlaku per 1 September 2023.
Sedangkan HET beras premium sesuai aturan terbaru Badan Pangan Nasional tersebut ditetapkan Rp13.900 dari Rp12.450 per kilogram.
"Beras premium merupakan beras pilihan. Jadi warga yang merasa lebih silakan beli premium," katanya.
Sementara berdasarkan koordinasi awal dengan Bulog, menurutnya, Bulog saat ini memiliki stok beras sebanyak 35.000 ton. Jumlah itu diprediksi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini.
"Bahkan Bulog optimistis stok beras 35.000 ton itu bisa sampai bulan Maret-April 2024 atau hingga panen berikutnya," katanya.