Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim meminta agar PT TransJakarta mengefisienkan armada di jam kosong penumpang untuk memberikan pelayanan lebih baik. "Perlu diperhitungkan ketika pada jam-jam kosong penumpang, kenapa armada mitranya itu tetap beroperasi yang seharusnya bisa diefisienkan," kata Afni saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut Afni, adanya pengoperasian armada pada jam kosong penumpang inilah yang membuat beban subsidi terus membesar. Dia juga meminta Dinas Perhubungan DKI untuk memberikan jaminan peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat pengguna transportasi umum khususnya TransJakarta. “Ketika kita memberikan subsidi, masyarakat ini harus mendapatkan pelayanan yang baik," tegasnya.
Sementara, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyetujui penambahan pemberian dana subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO) dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp633 miliar.
Meski demikian, dia meminta PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi agar terukur dan tepat sasaran. “Tolong kami disajikan dasar perhitungannya,” ujarnya.
Subsidi
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan pihaknya sedang mengkaji dan menyusun dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi.
Disebutkan juga termasuk di dalamnya yakni perbaikan sistem tiket di seluruh angkutan TransJakarta maupun mitranya. "Saat ini dan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan sistem account based ticketing (ABT), jadi tiketnya nanti itu ada di akun kita," jelas Sri.
Terkait banyaknya armada pengumpan (feeder) TransJakarta ataupun feeder yang tetap beroperasi meskipun tanpa penumpang, Sri mengatakan, saat ini mereka juga sedang mengevaluasi kebutuhan operasional bus setiap jam.
Sebab diakuinya, jam operasional bus TransJakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat mempengaruhi besaran subsidi. Selain itu, kata dia, mereka juga sedang mengevaluasi manajemen operasional bus setiap jam. Pihaknya menginginkan agar operasional armada bus maupun feeder disesuaikan dengan trafik pengguna.
Baca juga: TransJakarta pertimbangkan pin prioritas disabilitas
Baca juga: Halte Karet Jakarta mulai uji coba layani penumpang
Dia mengkaji salah satunya saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar, tapi pada saat yang tidak sibuk maka bus-bus itu harus ditarik. "Dari waktu sibuk itu pembayaran rupiah per kilometer juga jadi tidak membebani, itu sedang kami lakukan kajian," jelasnya.
Menurut Afni, adanya pengoperasian armada pada jam kosong penumpang inilah yang membuat beban subsidi terus membesar. Dia juga meminta Dinas Perhubungan DKI untuk memberikan jaminan peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat pengguna transportasi umum khususnya TransJakarta. “Ketika kita memberikan subsidi, masyarakat ini harus mendapatkan pelayanan yang baik," tegasnya.
Sementara, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyetujui penambahan pemberian dana subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO) dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp633 miliar.
Meski demikian, dia meminta PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi agar terukur dan tepat sasaran. “Tolong kami disajikan dasar perhitungannya,” ujarnya.
Subsidi
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan pihaknya sedang mengkaji dan menyusun dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi.
Disebutkan juga termasuk di dalamnya yakni perbaikan sistem tiket di seluruh angkutan TransJakarta maupun mitranya. "Saat ini dan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan sistem account based ticketing (ABT), jadi tiketnya nanti itu ada di akun kita," jelas Sri.
Terkait banyaknya armada pengumpan (feeder) TransJakarta ataupun feeder yang tetap beroperasi meskipun tanpa penumpang, Sri mengatakan, saat ini mereka juga sedang mengevaluasi kebutuhan operasional bus setiap jam.
Sebab diakuinya, jam operasional bus TransJakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat mempengaruhi besaran subsidi. Selain itu, kata dia, mereka juga sedang mengevaluasi manajemen operasional bus setiap jam. Pihaknya menginginkan agar operasional armada bus maupun feeder disesuaikan dengan trafik pengguna.
Baca juga: TransJakarta pertimbangkan pin prioritas disabilitas
Baca juga: Halte Karet Jakarta mulai uji coba layani penumpang
Dia mengkaji salah satunya saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar, tapi pada saat yang tidak sibuk maka bus-bus itu harus ditarik. "Dari waktu sibuk itu pembayaran rupiah per kilometer juga jadi tidak membebani, itu sedang kami lakukan kajian," jelasnya.