Purwakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari berharap agar pemerintah meningkatkan perhatiannya terhadap kader posyandu, karena berperan besar dalam penurunan kasus stunting di berbagai daerah. "Kader posyandu menjadi garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masyarakat," kata Putih Sari, di Purwakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, kinerja kader posyandu semakin hari semakin dituntut lebih banyak lagi. Jadi sudah waktunya pemerintah memperhatikan keberadaan kader posyandu. Apalagi saat ini, kata dia, ada permasalahan stunting yang menuntut kader posyandu terlibat dalam mengawal dan mengedukasi masyarakat seputar kasus stunting.
Menurut dia, edukasi ke masyarakat penting, agar mereka memahami stunting. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana memperlakukan diri mereka sendiri, anak-anaknya, keluarganya sehingga rantai stunting bisa terputus. Ia mengatakan kalau ke depan, posyandu akan diformalkan secara kelembagaan, karena selama ini statusnya berupa pemberdayaan masyarakat di bawah puskesmas. Sehingga, programnya pun turunan dari puskesmas.
"Wacananya posyandu ini akan diformalkan. Sedang disusun regulasinya. Nantinya secara anggaran punya nomenklatur. Langsung dari APBN tak lagi bergantung dari APBD," kata Putih Sari.
Dalam penanganan kasus stunting di Tanah Air, Komisi IX DPR RI terus menggiatkan kegiatan Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus. Kegiatan itu digelar, berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut yang digelar di Purwakarta, Jumat (29/9), Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Irfan Indriastono mengapresiasi dukungan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari terhadap percepatan penurunan stunting.
Ia mengatakan, BKKBN telah menginisiasi berbagai program sebagai percepatan penurunan angka stunting. Di antaranya, menginisiasi perekrutan tim pendamping keluarga yang bertugas untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.
"BKKBN juga telah menginisiasi secara formal pembentukan tim percepatan penurunan stunting di semua level wilayah. Yakni, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke atas," ujar Irfan.
Baca juga: RSUD Mataram menyiapkan poliklinik stunting
Baca juga: Desa Sintung turunkan angka stunting hingga 13,8 persen
Disebutkan, saat ini angka stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,4 persen. Pihaknya berharap pada 2023 ini akan keluar data stunting dalam bentuk survey kesehatan Indonesia. Sedangkan stunting di Purwakarta masih di angka 21,8 persen atau angkanya masih di atas Jawa Barat.
Ia mengatakan, kinerja kader posyandu semakin hari semakin dituntut lebih banyak lagi. Jadi sudah waktunya pemerintah memperhatikan keberadaan kader posyandu. Apalagi saat ini, kata dia, ada permasalahan stunting yang menuntut kader posyandu terlibat dalam mengawal dan mengedukasi masyarakat seputar kasus stunting.
Menurut dia, edukasi ke masyarakat penting, agar mereka memahami stunting. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana memperlakukan diri mereka sendiri, anak-anaknya, keluarganya sehingga rantai stunting bisa terputus. Ia mengatakan kalau ke depan, posyandu akan diformalkan secara kelembagaan, karena selama ini statusnya berupa pemberdayaan masyarakat di bawah puskesmas. Sehingga, programnya pun turunan dari puskesmas.
"Wacananya posyandu ini akan diformalkan. Sedang disusun regulasinya. Nantinya secara anggaran punya nomenklatur. Langsung dari APBN tak lagi bergantung dari APBD," kata Putih Sari.
Dalam penanganan kasus stunting di Tanah Air, Komisi IX DPR RI terus menggiatkan kegiatan Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus. Kegiatan itu digelar, berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut yang digelar di Purwakarta, Jumat (29/9), Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Irfan Indriastono mengapresiasi dukungan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari terhadap percepatan penurunan stunting.
Ia mengatakan, BKKBN telah menginisiasi berbagai program sebagai percepatan penurunan angka stunting. Di antaranya, menginisiasi perekrutan tim pendamping keluarga yang bertugas untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.
"BKKBN juga telah menginisiasi secara formal pembentukan tim percepatan penurunan stunting di semua level wilayah. Yakni, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke atas," ujar Irfan.
Baca juga: RSUD Mataram menyiapkan poliklinik stunting
Baca juga: Desa Sintung turunkan angka stunting hingga 13,8 persen
Disebutkan, saat ini angka stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,4 persen. Pihaknya berharap pada 2023 ini akan keluar data stunting dalam bentuk survey kesehatan Indonesia. Sedangkan stunting di Purwakarta masih di angka 21,8 persen atau angkanya masih di atas Jawa Barat.