Fraksi Gerindra: DPD aktif jalankan tupoksinya
Senin, 8 Februari 2016 17:06 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra H Willgo Zainar (1)
Mataram (Antara NTB) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra H Willgo Zainar, menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) cukup aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan daerah dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan dari wilayahnya masing-masing.
"Sejauh ini saya kira DPD RI cukup aktif memperjuangkan aspirasi pembangunan daerah bersama DPR RI," kata anggota Komisi XI DPR RI, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, itu di Mataram, Senin.
Hal itu dikatakan menanggapi adanya wacana pembubaran DPD RI yang dilontarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena keberadaan lembaga tersebut dinilai tidak efektif.
Menurut Willgo, semua usulan dan wacana apa pun terkait keberadaan DPD sah-sah saja. Termasuk wacana yang disampaikan PKB tentang pembubaran DPD RI.
"Namun, tentu untuk menjadi usulan yang akan dibahas memerlukan dukungan dari beberapa fraksi lainnya. Dan Fraksi Gerindra belum membahas tentang hal itu," ujarnya.
Kalaupun ada penyempurnaan, dalam pandangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB ini, mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah keterwakilan yang proporsional.
Kalau saat ini setiap daerah diwakili empat orang secara merata tanpa melihat jumlah penduduk dan luas wilayah, mungkin perlu kajian lagi.
Misalnya, maksimal empat untuk wilayah provinsi di Pulau Jawa yang luas, dan daerah lainnya antara tiga sampai dengan dua orang untuk yang paling kecil wilayah dan sedikit penduduknya.
Sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Willgo, juga terus menerus melakukan penyempurnaan untuk mendapatkan kondisi yang ideal seiring perkembangan demokrasi dan reformasi yang telah dipilih bersama pasca orde baru.
"Apakah kemudian DPD RI menjadi bagian lembaga negara yang akan disempurnakan atau ditiadakan, tentunya harus melalui kajian dan rumusan mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketimpangan antar lembaga negara dengan memperhatikn efisiensi dan efektivitasnya," katanya. (*)
"Sejauh ini saya kira DPD RI cukup aktif memperjuangkan aspirasi pembangunan daerah bersama DPR RI," kata anggota Komisi XI DPR RI, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, itu di Mataram, Senin.
Hal itu dikatakan menanggapi adanya wacana pembubaran DPD RI yang dilontarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena keberadaan lembaga tersebut dinilai tidak efektif.
Menurut Willgo, semua usulan dan wacana apa pun terkait keberadaan DPD sah-sah saja. Termasuk wacana yang disampaikan PKB tentang pembubaran DPD RI.
"Namun, tentu untuk menjadi usulan yang akan dibahas memerlukan dukungan dari beberapa fraksi lainnya. Dan Fraksi Gerindra belum membahas tentang hal itu," ujarnya.
Kalaupun ada penyempurnaan, dalam pandangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB ini, mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah keterwakilan yang proporsional.
Kalau saat ini setiap daerah diwakili empat orang secara merata tanpa melihat jumlah penduduk dan luas wilayah, mungkin perlu kajian lagi.
Misalnya, maksimal empat untuk wilayah provinsi di Pulau Jawa yang luas, dan daerah lainnya antara tiga sampai dengan dua orang untuk yang paling kecil wilayah dan sedikit penduduknya.
Sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Willgo, juga terus menerus melakukan penyempurnaan untuk mendapatkan kondisi yang ideal seiring perkembangan demokrasi dan reformasi yang telah dipilih bersama pasca orde baru.
"Apakah kemudian DPD RI menjadi bagian lembaga negara yang akan disempurnakan atau ditiadakan, tentunya harus melalui kajian dan rumusan mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketimpangan antar lembaga negara dengan memperhatikn efisiensi dan efektivitasnya," katanya. (*)
Pewarta :
Editor : Awaludin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Presiden Prabowo perintahkan jaga harga sembako, stok pangan jelang idulfitri
11 March 2026 7:48 WIB
Terpopuler - Umum
Lihat Juga
Yayasan Puri Kauhan Ubud umumkan ide karya terbaik kompetisi seni pertunjukan dengan inovasi teknologi
05 September 2025 5:34 WIB
Konferprov PWI Bali 2025 secara aklamasi memilih Dira Arsana sebagai Ketua PWI periode 2025-2029
31 May 2025 7:19 WIB
Sinergi PKT BISA dongkrak produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani Magetan
20 May 2025 18:55 WIB
Pemilik tanah Gnyadnya minta keadilan peralihan tanahnya dipecah jadi 26 sertifikat
03 February 2025 20:22 WIB, 2025
Demplot Pupuk Kaltim di Jombang, hasil padi petani capai 9,2 ton per hektare
04 September 2024 15:31 WIB, 2024
Suara legislator, Reni Astuti sarankan ada peta banjir digital di Surabaya
27 February 2024 8:04 WIB, 2024