Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan pasokan air bersih di empat kabupaten berstatus siaga darurat kekeringan masih aman hingga Desember 2023.
Kepala Bidang Penanganan Darurat Bencana BPBD DIY Lilik Andy Aryanto di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan empat kabupaten berstatus darurat kekeringan tersebut yakni Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo. "Kami pastikan masing-masing kabupaten sampai Desember 2023 masih aman," kata dia.
Distribusi air bersih, kata dia, terus dilakukan di 30 kecamatan terdampak kekeringan yang mencakup 16 kecamatan di Gunungkidul, tujuh kecamatan di Bantul, tujuh kecamatan di Kulon Progo, dan tiga kecamatan di Sleman.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada laporan lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan karena pada umumnya petani di DIY telah memahami siklus bertanam dengan menunda bertanam padi dan menggantinya dengan tanaman palawija.
"Kalau kemarau mereka tidak menanam padi. Laporan gagal panen tidak ada, yang ada mereka menunda tanam karena kemarau," kata dia.
Dia mengatakan masing-masing kabupaten berstatus siaga darurat kekeringan itu mampu memenuhi kebutuhan penanganan kekeringan secara mandiri menggunakan anggaran reguler, kecuali Kulon Progo yang telah mengakses anggaran belanja tidak terduga (BTT). Lilik menuturkan langkah Kulon Progo mengakses BTT disebabkan pada tahun ini diperkirakan aman sehingga tidak disiapkan anggaran memadai untuk kebutuhan distribusi air bersih.
"Kulon Progo itu dalam tiga tahun terakhir relatif tidak ada distribusi air karena perencanaan anggaran kan satu tahun sebelumnya. Tahun ini diperkirakan aman sehingga untuk anggaran regulernya sedikit," kata dia.
Dengan kemampuan anggaran, ditambah dengan banyaknya donasi, CSR serta ditemukannya sumber air bersih, menurut dia, empat kabupaten tersebut belum membutuhkan bantuan Pemda DIY.
"Di Gunungkidul kan ada beberapa sumber air bawah tanah yang sudah dieksplorasi dan beberapa potensi yang masih bisa dimanfaatkan," kata dia. Kendati demikian, Pemda DIY telah menyiapkan batuan penyaluran air bersih melalui Dinas Sosial (Dinsos) DIY.
Baca juga: Dampak El Nino, warga Bekasi cari air bersih ke kaki gunung Karawang
Baca juga: Info curah hujan sembilan kecamatan di Manggarai Barat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad mengatakan Pemda DIY baru akan turun tangan mengambil alih penanganan menggunakan dana BTT provinsi saat muncul permohonan dari pemerintah kabupaten/kota, disertai SK Gubernur DIY Tanggap Darurat perihal kekeringan.
Kepala Bidang Penanganan Darurat Bencana BPBD DIY Lilik Andy Aryanto di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan empat kabupaten berstatus darurat kekeringan tersebut yakni Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo. "Kami pastikan masing-masing kabupaten sampai Desember 2023 masih aman," kata dia.
Distribusi air bersih, kata dia, terus dilakukan di 30 kecamatan terdampak kekeringan yang mencakup 16 kecamatan di Gunungkidul, tujuh kecamatan di Bantul, tujuh kecamatan di Kulon Progo, dan tiga kecamatan di Sleman.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada laporan lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan karena pada umumnya petani di DIY telah memahami siklus bertanam dengan menunda bertanam padi dan menggantinya dengan tanaman palawija.
"Kalau kemarau mereka tidak menanam padi. Laporan gagal panen tidak ada, yang ada mereka menunda tanam karena kemarau," kata dia.
Dia mengatakan masing-masing kabupaten berstatus siaga darurat kekeringan itu mampu memenuhi kebutuhan penanganan kekeringan secara mandiri menggunakan anggaran reguler, kecuali Kulon Progo yang telah mengakses anggaran belanja tidak terduga (BTT). Lilik menuturkan langkah Kulon Progo mengakses BTT disebabkan pada tahun ini diperkirakan aman sehingga tidak disiapkan anggaran memadai untuk kebutuhan distribusi air bersih.
"Kulon Progo itu dalam tiga tahun terakhir relatif tidak ada distribusi air karena perencanaan anggaran kan satu tahun sebelumnya. Tahun ini diperkirakan aman sehingga untuk anggaran regulernya sedikit," kata dia.
Dengan kemampuan anggaran, ditambah dengan banyaknya donasi, CSR serta ditemukannya sumber air bersih, menurut dia, empat kabupaten tersebut belum membutuhkan bantuan Pemda DIY.
"Di Gunungkidul kan ada beberapa sumber air bawah tanah yang sudah dieksplorasi dan beberapa potensi yang masih bisa dimanfaatkan," kata dia. Kendati demikian, Pemda DIY telah menyiapkan batuan penyaluran air bersih melalui Dinas Sosial (Dinsos) DIY.
Baca juga: Dampak El Nino, warga Bekasi cari air bersih ke kaki gunung Karawang
Baca juga: Info curah hujan sembilan kecamatan di Manggarai Barat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad mengatakan Pemda DIY baru akan turun tangan mengambil alih penanganan menggunakan dana BTT provinsi saat muncul permohonan dari pemerintah kabupaten/kota, disertai SK Gubernur DIY Tanggap Darurat perihal kekeringan.