Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, masuk ke dalam delapan pemerintah kota (pemkot) berkinerja sangat baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).
Penilaian tersebut disampaikan oleh tim uji Petik Nomine Pemerintah Kota, Selasa, saat mengunjungi Balai Kota Bogor yang disambut oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Menyambut predikat delapan pemkot berkinerja sangat baik itu, Bima Arya menyatakan dalam upaya membenahi atau reformasi di Kota Bogor mengalami beberapa fase atau titik balik.
"Di awali tahun 2015 Pemkot Bogor melaksanakan reformasi birokrasi, dalam hal ini sektor perizinan dan dunia usaha karena perizinan menjadi indikator utama dalam reformasi birokrasi sehingga menjadi lebih mudah, terukur biaya, waktu dan yang lainnya melalui sistem berbasis elektronik yaitu aplikasi SMART," katanya.
Bima menjelaskan, pengembangan sistem secara bertahap dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2017 mulai ada 20 perizinan secara daring dan diarahkan menjadi satu pintu, tanda tangan digital dan layanan berbasis android. Tahun 2018 layanan bertambah menjadi 38 layanan perizinan.
Titik balik berikutnya adalah inspirasi dan belajar dari daerah lain sehingga muncul lah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan layanan dari berbagai pihak dan menjadi rujukan serta studi banding bagi daerah lain.
MPP Kota Bogor, kata dia, tidak sekedar melayani tetapi juga memudahkan serta membahagiakan. Layanan yang ada meliputi 8 izin non perizinan, 36 izin perizinan, OSS dan penetapan retribusi. Bima Arya memaparkan, Online Single Submission (OSS) yang dibangun pemerintah pusat disikapi Pemkot Bogor dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, membangun sistem serta mengintegrasikan dan lainnya.
Penarikan sebagian kewenangan secara administrasi didasari pada Perwali Nomor 7 tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan perizinan melalui Sistem OSS RBA Kurun tiga tahun terakhir, investasi di Kota Bogor mengalami peningkatan. Tercatat, realisasi tahun 2020 cukup tinggi, namun 'terpukul' ketika pandemi COVID-19 dan saat ini sudah mulai recovery.
"Artinya belum menyamai sebelum pandemi, tetapi relatif lebih cepat recovery," katanya.
Menurut Bima, ada hal yang menarik di lapangan karena banyaknya kafe, warung dan restoran yang peningkatan jumlahnya meningkat signifikan, namun tidak diimbangi kelengkapan dokumen dan izin. Dengan begitu, diperlukan langkah-langkah yang lebih persuasif untuk memastikan semuanya memiliki izin sesuai aturan. Di antaranya langkah-langkah jemput bola untuk lebih memaksimalkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, diantaranya program SMART Merapat berupa mobil keliling di kecamatan dan kelurahan dan aplikasi SAPA ANDA sebagai booking online untuk antrean.
Ketua rombongan Tim Penilai Uji Petik Nomine Pemerintah Kota Penilaian Penyelenggara PTSP dan PPB, Tina Talisa di awal sambutan menyampaikan apresiasi hasil delapan terbaik yang diraih Pemkot Bogor sebagai sebuah pencapaian bagi Pemkot Bogor.
Baca juga: IPB luncurkan inovasi Kampung Ramah Keluarga
Baca juga: Bogor musnahkan 6.000 botol miras
Uji petik yang dilakukan lebih kepada pencocokan antara yang dipaparkan dengan kondisi di lapangan utamanya di Dinas PMPTSP dan apa yang disebutkan para pelaku usaha. Tina menjelaskan, uji petik tahun 2023 menjadi pelaksanaan ketiga yang penilaiannya tidak hanya Kementerian Investasi tetapi juga melibatkan kelembagaan lainnya. Untuk hasil penilaian rencananya akan diumumkan pada November 2023.
“Pada prinsipnya para penilai juga dinilai sehingga tidak ada yang superior, diharapkan kategorinya hanya dua yaitu baik dan sangat baik, tidak ada lagi yang terlalu jauh nilainya. Saya mengapresiasi atas masukan dan catatan yang disampaikan Pak Bima Arya sebagai bahan evaluasi bagi semua,” ujarnya.