Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendorong kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat untuk aktif melaporkan perkembangan usahanya ke pemerintah daerah.
"Sesuai ketentuan, pelaporan usaha ini sifatnya wajib. Tujuannya bukan untuk apa-apa melainkan supaya perkembangan investasi di daerah bisa terpantau secara real time," kata Analisis kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Tulungagung Diyan Rochmanto di Tulungagung, Selasa.
Penekanan itu disampaikan Diyan saat sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di salah satu hotel bintang di Tulungagung. Persuasi dan sosialisasi sengaja ditingkatkan oleh DPMPTSP lantaran kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya secara jujur dan apa adanya sampai saat ini masih minim.
Dari ribuan UMKM yang muncul, tumbuh dan berkembang sejauh ini baru 155 yang sudah melaporkan LKPM. Mereka cenderung memanipulasi atau bahkan menutupi kemajuan perkembangan usahanya karena takut kena beban pajak. "Beberapa pelaku usaha takut dari pelaporan ini berkaitan dengan perpajakan," kata Diyan.
Padahal menurut Diyan LKPM tidak ada hubungannya dengan penghitungan pajak. Menurutnya LKPM bertujuan untuk mengetahui perkembangan investasi di Kabupaten Tulungagung. "Pelaku usaha yang melaporkan masih rendah," kata Diyan.
Selain takut adanya peningkatan pajak, banyak pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban pelaporan LKPM. Kendala lainnya terkait sistem pelaporan yang dilakukan secara daring melalui aplikasi perizinan OSS.
Baca juga: Kemenag meningkatkan pelaku UMKM miliki sertifikat halal di Sulut
Baca juga: Tangerang menggelar lomba Kampung Digital
Pelaporan dilakukan tiap tiga bulan sekali untuk pelaku usaha dengan modal di bawah Rp5 miliar, yaitu di bulan April, Juli, Oktober dan Januari. Pelaporan dilakukan dibatasi mulai tanggal 1 hingga 10 di bulan yang ditentukan tersebut. Sedang di atas Rp5 miliar dilakukan tiap enam bulan sekali, yaitu tanggal 1–10 di bulan Juli dan Januari. "Karena bersamaan se Indonesia, banyak yang mental," katanya.
Untuk menggenjot pelaporan oleh pelaku usaha, pihaknya melakukan sosialisasi pada pelaku usaha. Dalam 2023 pihaknya berencana melakukan delapan kali sosialisasi. Kita juga melakukan jemput bola pada pelaku usaha untuk LKPM, dalam sehari 3 pelaku usaha kita datangi," katanya.
"Sesuai ketentuan, pelaporan usaha ini sifatnya wajib. Tujuannya bukan untuk apa-apa melainkan supaya perkembangan investasi di daerah bisa terpantau secara real time," kata Analisis kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Tulungagung Diyan Rochmanto di Tulungagung, Selasa.
Penekanan itu disampaikan Diyan saat sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di salah satu hotel bintang di Tulungagung. Persuasi dan sosialisasi sengaja ditingkatkan oleh DPMPTSP lantaran kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya secara jujur dan apa adanya sampai saat ini masih minim.
Dari ribuan UMKM yang muncul, tumbuh dan berkembang sejauh ini baru 155 yang sudah melaporkan LKPM. Mereka cenderung memanipulasi atau bahkan menutupi kemajuan perkembangan usahanya karena takut kena beban pajak. "Beberapa pelaku usaha takut dari pelaporan ini berkaitan dengan perpajakan," kata Diyan.
Padahal menurut Diyan LKPM tidak ada hubungannya dengan penghitungan pajak. Menurutnya LKPM bertujuan untuk mengetahui perkembangan investasi di Kabupaten Tulungagung. "Pelaku usaha yang melaporkan masih rendah," kata Diyan.
Selain takut adanya peningkatan pajak, banyak pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban pelaporan LKPM. Kendala lainnya terkait sistem pelaporan yang dilakukan secara daring melalui aplikasi perizinan OSS.
Baca juga: Kemenag meningkatkan pelaku UMKM miliki sertifikat halal di Sulut
Baca juga: Tangerang menggelar lomba Kampung Digital
Pelaporan dilakukan tiap tiga bulan sekali untuk pelaku usaha dengan modal di bawah Rp5 miliar, yaitu di bulan April, Juli, Oktober dan Januari. Pelaporan dilakukan dibatasi mulai tanggal 1 hingga 10 di bulan yang ditentukan tersebut. Sedang di atas Rp5 miliar dilakukan tiap enam bulan sekali, yaitu tanggal 1–10 di bulan Juli dan Januari. "Karena bersamaan se Indonesia, banyak yang mental," katanya.
Untuk menggenjot pelaporan oleh pelaku usaha, pihaknya melakukan sosialisasi pada pelaku usaha. Dalam 2023 pihaknya berencana melakukan delapan kali sosialisasi. Kita juga melakukan jemput bola pada pelaku usaha untuk LKPM, dalam sehari 3 pelaku usaha kita datangi," katanya.