Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyusun peraturan bupati (Perbup) untuk mendukung pembentukan perpustakaan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini sebagai upaya pengembangan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia daerah, agar mampu mengelola sumber daya alam dengan berbagai macam teknologinya, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Lombok Tengah, Lalu Muliawan di Praya, Rabu.
Penyusunan Perbup ini setelah sebelumnya juga telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan yang merupakan inisiatif komisi IV DPRD Lombok Tengah. Dengan adanya Perda dan Perbup maka nantinya dari Pemerintah Desa (Pemdes) diwajibkan untuk menganggarkan anggaran dana desa untuk memaksimalkan keberadaan perpustakaan desa.
“Perbup sedang kita garap sebagai bahan kita untuk bagaimana Pemdes bisa memaksimalkan keberadaan Perpustakaan Desa ini. Terlebih saat ini sudah ada sekitar enam desa yang perpustakaan desa mereka menjadi juara dan selalu kita bina,” katanya.
Pihaknya menegaskan dengan adanya Perda dan Perbup ini maka nantinya Pemdes wajib menganggarkan satu persen dari anggaran dana desa untuk perpustakaan desa. Sehingga dana yang satu persen ini kisaran nya Rp25 juta per desa dirasa sudah cukup untuk memenuhi buku bacaan masyarakat per tahun di tingkat Desa.
“Sekarang perpustakaan desa yang sudah maksimal seperti di Perpustakaan Semparu, Monggas, Sengkerang, Jago dan lainnya dan ini tetap kita berikan pembinaan hingga mendapat juara. Makanya ini yang perlu kita kembangkan agar perpustakaan desa ini berbasis inklusi sosial,” katanya.
Ke depan semua desa harus memiliki perpustakaan yang hajatan nya bukan sekedar untuk menjadi lokasi membaca tapi juga bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Artinya di perpustakaan ini nantinya akan banyak program yang bisa dilakukan terutama dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat.
“Keberadaan perpustakaan tidak hanya memberikan pemahaman literasi kepada masyarakat, namun juga dibarengi dengan pemberian berbagai program pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
"Hal ini sebagai upaya pengembangan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia daerah, agar mampu mengelola sumber daya alam dengan berbagai macam teknologinya, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Lombok Tengah, Lalu Muliawan di Praya, Rabu.
Penyusunan Perbup ini setelah sebelumnya juga telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan yang merupakan inisiatif komisi IV DPRD Lombok Tengah. Dengan adanya Perda dan Perbup maka nantinya dari Pemerintah Desa (Pemdes) diwajibkan untuk menganggarkan anggaran dana desa untuk memaksimalkan keberadaan perpustakaan desa.
“Perbup sedang kita garap sebagai bahan kita untuk bagaimana Pemdes bisa memaksimalkan keberadaan Perpustakaan Desa ini. Terlebih saat ini sudah ada sekitar enam desa yang perpustakaan desa mereka menjadi juara dan selalu kita bina,” katanya.
Pihaknya menegaskan dengan adanya Perda dan Perbup ini maka nantinya Pemdes wajib menganggarkan satu persen dari anggaran dana desa untuk perpustakaan desa. Sehingga dana yang satu persen ini kisaran nya Rp25 juta per desa dirasa sudah cukup untuk memenuhi buku bacaan masyarakat per tahun di tingkat Desa.
“Sekarang perpustakaan desa yang sudah maksimal seperti di Perpustakaan Semparu, Monggas, Sengkerang, Jago dan lainnya dan ini tetap kita berikan pembinaan hingga mendapat juara. Makanya ini yang perlu kita kembangkan agar perpustakaan desa ini berbasis inklusi sosial,” katanya.
Ke depan semua desa harus memiliki perpustakaan yang hajatan nya bukan sekedar untuk menjadi lokasi membaca tapi juga bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Artinya di perpustakaan ini nantinya akan banyak program yang bisa dilakukan terutama dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat.
“Keberadaan perpustakaan tidak hanya memberikan pemahaman literasi kepada masyarakat, namun juga dibarengi dengan pemberian berbagai program pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.