Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Ratusan buruh pabrik tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023.
"Jumlah sasaran bansos dari DBHCHT 2023 ini sebanyak 300 orang," kata Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Wiraningsung, di Praya, Kamis.
Ia mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, jumlah buruh pabrik tembakau sebanyak 414 orang yang tersebar di 17 perusahaan. Namun, setelah dilakukan verifikasi, 300 orang di antaranya berhak mendapatkan bansos.
"Masing-masing kelompok penerima manfaat (KPM) mendapat Rp300 per bulan. Total anggaran Rp540 juta," katanya.
Bansos dari DBHCHT diberikan selama enam bulan, sehingga total dana yang diterima Rp1,8 juta per KPM. Penyaluran dilakukan mulai awal Desember 2023 dan disalurkan ke rekening masing-masing.
"Desember 2023 ini mulai kita salurkan," katanya.
Ia mengatakan, jumlah penerima bansos dari DBHCHT tahan II ini memang mengalami pengurangan dibanding tahap pertama yang mencapai 5.000 KPM yang terdiri atas buruh tani, petani tembakau dan buruh pabrik tembakau.
Baca juga: Pemkab Bima membantu alsintan untuk tingkatkan produksi petani tembakau
Baca juga: Kasus dugaan korupsi DBHCHT di Distanbun NTB masuk penyidikan jaksa
"Tahan II ini hanya buruh pabrik tembakau yang dapat bantuan," katanya.
Pada musim tanam tembakau 2023, banyak petani yang mengalami gagal panen akibat hujan. Karena itu, anggaran dari DBHCHT tahap pertama dialihkan untuk bantuan bibit padi dan diberikan kepada para petani tembakau di Lombok Tengah.
"Jumlah sasaran bansos dari DBHCHT 2023 ini sebanyak 300 orang," kata Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Wiraningsung, di Praya, Kamis.
Ia mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, jumlah buruh pabrik tembakau sebanyak 414 orang yang tersebar di 17 perusahaan. Namun, setelah dilakukan verifikasi, 300 orang di antaranya berhak mendapatkan bansos.
"Masing-masing kelompok penerima manfaat (KPM) mendapat Rp300 per bulan. Total anggaran Rp540 juta," katanya.
Bansos dari DBHCHT diberikan selama enam bulan, sehingga total dana yang diterima Rp1,8 juta per KPM. Penyaluran dilakukan mulai awal Desember 2023 dan disalurkan ke rekening masing-masing.
"Desember 2023 ini mulai kita salurkan," katanya.
Ia mengatakan, jumlah penerima bansos dari DBHCHT tahan II ini memang mengalami pengurangan dibanding tahap pertama yang mencapai 5.000 KPM yang terdiri atas buruh tani, petani tembakau dan buruh pabrik tembakau.
Baca juga: Pemkab Bima membantu alsintan untuk tingkatkan produksi petani tembakau
Baca juga: Kasus dugaan korupsi DBHCHT di Distanbun NTB masuk penyidikan jaksa
"Tahan II ini hanya buruh pabrik tembakau yang dapat bantuan," katanya.
Pada musim tanam tembakau 2023, banyak petani yang mengalami gagal panen akibat hujan. Karena itu, anggaran dari DBHCHT tahap pertama dialihkan untuk bantuan bibit padi dan diberikan kepada para petani tembakau di Lombok Tengah.