Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyatakan sebanyak 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun ini.
"Alhamdulillah semua daerah di NTB telah mencapai UHC," kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun di Praya, Sabtu.
Adapun kabupaten/kota di NTB yang telah mencapai UHC, kata dia, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Kota Bima, serta Kabupaten Bima ditargetkan Desember 2023.
"Dari 514 kabupaten/kita di Indonesia baru 414 kabupaten/kota yang telah mencapai UHC," kata David Bangun.
Pencapaian UHC di NTB itu, lanjutnya, telah mencapai 95 persen pada tahun 2023. Keberhasilan tersebut, menurut dia, menjadi bukti komitmen yang kuat dari pemerintah daerah (pemda) terhadap pentingnya kesehatan bagi masyarakat.
Namun target pemerintah pada tahun 2024 pencapaian UHC bisa mencapai 98 persen. "Semoga target nasional di 2024 itu bisa tercapai 98 persen," katanya.
Ia berharap pemda tidak hanya memastikan masyarakat memiliki BPJS Kesehatan, namun juga memastikan keaktifan kepesertaan BPJS tersebut, sehingga pengobatan masyarakat tidak terhalang keaktifan BPJS mereka.
"Tujuan program ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga cukup dengan KTP warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.
Ia juga menekankan kepada pemda untuk memperkuat data kependudukan, karena banyak warga yang kurang mampu malah tidak masuk dalam BPJS Keehatan. Karena itu ia berharap data kependudukan tersebut bisa disempurnakan supaya program ini tepat sasaran.
"Jika ada warga yang tidak sesuai NIK, supaya bisa dibantu dan dipermudah sesuai aturan," kata David Bangun.
"Alhamdulillah semua daerah di NTB telah mencapai UHC," kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun di Praya, Sabtu.
Adapun kabupaten/kota di NTB yang telah mencapai UHC, kata dia, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Kota Bima, serta Kabupaten Bima ditargetkan Desember 2023.
"Dari 514 kabupaten/kita di Indonesia baru 414 kabupaten/kota yang telah mencapai UHC," kata David Bangun.
Pencapaian UHC di NTB itu, lanjutnya, telah mencapai 95 persen pada tahun 2023. Keberhasilan tersebut, menurut dia, menjadi bukti komitmen yang kuat dari pemerintah daerah (pemda) terhadap pentingnya kesehatan bagi masyarakat.
Namun target pemerintah pada tahun 2024 pencapaian UHC bisa mencapai 98 persen. "Semoga target nasional di 2024 itu bisa tercapai 98 persen," katanya.
Ia berharap pemda tidak hanya memastikan masyarakat memiliki BPJS Kesehatan, namun juga memastikan keaktifan kepesertaan BPJS tersebut, sehingga pengobatan masyarakat tidak terhalang keaktifan BPJS mereka.
"Tujuan program ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga cukup dengan KTP warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.
Ia juga menekankan kepada pemda untuk memperkuat data kependudukan, karena banyak warga yang kurang mampu malah tidak masuk dalam BPJS Keehatan. Karena itu ia berharap data kependudukan tersebut bisa disempurnakan supaya program ini tepat sasaran.
"Jika ada warga yang tidak sesuai NIK, supaya bisa dibantu dan dipermudah sesuai aturan," kata David Bangun.