Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat jumlah tenaga honorer guru baik di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga 2023 mencapai 1.800 guru.
"Itu data berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang telah tetapkan," kata Kepala Disdikbud Lombok Tengah Lalu Idham Khalid di Praya, Rabu.
Sedangkan untuk jumlah insentif yang diberikan pemerintah daerah (pemda) terhadap para guru honor tersebut Rp100 ribu per bulan, terkait anggaran yang terbatas atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Insentif mereka saat ini Rp100 ribu per bulan dengan nilai anggaran Rp2 miliar selama setahun," katanya.
Ia mengatakan masa kerja para guru honorer tersebut memang cukup lama, sehingga dalam pembahasan anggaran bersama anggota DPRD Lombok Tengah untuk insentif tenaga guru honorer akan ditambah dengan menggunakan anggaran Dana Pokok Pikiran (Pokir). "Itu rencana semoga saja bisa terwujud," katanya.
Idham Khalid mengatakan jika rencana tersebut bisa direalisasikan pada 2024, maka insentif guru bisa bertambah karena masing-masing anggota akan memberikan dana Pokir Rp50 juta untuk penambahan insentif tersebut.
Sedangkan jumlah SD dan SMP di Lombok Tengah mencapai 500 sekolah yang tersebar di 12 kecamatan.
"Rp50 juta dikalikan 50 anggota DPRD Lombok Tengah, dana yang terkumpul bisa mencapai Rp2,5 miliar. Tapi ini masih rencana, untuk kepastiannya kami belum mendapatkan informasi," katanya.
Baca juga: Sebanyak 127 sekolah penggerak di empat provinsi Tanah Papua
Baca juga: UMKM soko guru bagi ekonomi perkotaan di IKN
Pihaknya berharap apa yang telah dibahas bersama anggota DPRD Lombok Tengah pada penyusunan APBD 2024 tersebut bisa direalisasikan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para tenaga guru honorer. "Semoga itu bisa terwujud," katanya.
"Itu data berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang telah tetapkan," kata Kepala Disdikbud Lombok Tengah Lalu Idham Khalid di Praya, Rabu.
Sedangkan untuk jumlah insentif yang diberikan pemerintah daerah (pemda) terhadap para guru honor tersebut Rp100 ribu per bulan, terkait anggaran yang terbatas atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Insentif mereka saat ini Rp100 ribu per bulan dengan nilai anggaran Rp2 miliar selama setahun," katanya.
Ia mengatakan masa kerja para guru honorer tersebut memang cukup lama, sehingga dalam pembahasan anggaran bersama anggota DPRD Lombok Tengah untuk insentif tenaga guru honorer akan ditambah dengan menggunakan anggaran Dana Pokok Pikiran (Pokir). "Itu rencana semoga saja bisa terwujud," katanya.
Idham Khalid mengatakan jika rencana tersebut bisa direalisasikan pada 2024, maka insentif guru bisa bertambah karena masing-masing anggota akan memberikan dana Pokir Rp50 juta untuk penambahan insentif tersebut.
Sedangkan jumlah SD dan SMP di Lombok Tengah mencapai 500 sekolah yang tersebar di 12 kecamatan.
"Rp50 juta dikalikan 50 anggota DPRD Lombok Tengah, dana yang terkumpul bisa mencapai Rp2,5 miliar. Tapi ini masih rencana, untuk kepastiannya kami belum mendapatkan informasi," katanya.
Baca juga: Sebanyak 127 sekolah penggerak di empat provinsi Tanah Papua
Baca juga: UMKM soko guru bagi ekonomi perkotaan di IKN
Pihaknya berharap apa yang telah dibahas bersama anggota DPRD Lombok Tengah pada penyusunan APBD 2024 tersebut bisa direalisasikan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para tenaga guru honorer. "Semoga itu bisa terwujud," katanya.