Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kajian dan penghitungan terhadap kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebagai acuan usulan formasi rekrutmen calon pegawai negeri (CPNS) tahun 2024.
"Kami sudah minta masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menghitung kebutuhan ASN mereka, jangan sampai kami bilang kurang tapi ternyata kelebihan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan menyikapi kebijakan pemerintah yang akan membuka sebanyak 690.822 formasi CPNS tahun 2024.
Baca juga: Catat! Formasi CPNS 2023 hanya untuk lembaga vertikal
Dalam melakukan penghitungan kebutuhan ASN di masing-masing OPD, Sekda mengingatkan agar kebutuhan harus diikuti dengan beban kerja, jabatan, dan evaluasi kerja.
Apalagi, banyak ASN yang masuk masa pensiun, mutasi, pindah tugas dan alasan-alasan lainnya. "Pasalnya, usulan formasi CPNS kami tidak hanya berbicara satu-dua tahun saja tetapi untuk 5 tahun ke depan," katanya.
Hanya saja, sambungnya, penghitungan dan usulan ASN, daerah tidak hanya menghitung kebutuhan SDM semata tetapi bagaimana anggaran untuk kebutuhan penggajian.
Sementara, aturan pembayaran gaji ASN tidak boleh lebih dari 30 persen APBD, itu termasuk untuk gaji PPPK. Sementara dana alokasi umum (DAU), hingga saat ini belum pernah bertambah.
Baca juga: Seleksi ASN di Mataram tahun 2022 hanya P3K, CPNS ditiadakan
Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras untuk mencari sumber-sumber baru pendapatan asli daerah (PAD) dengan mendorong pejabat-pejabat yang mengelola PAD.
"Jika tahun ini PAD misalnya ditarget Rp400 miliar, maka tahun berikutnya harus bisa Rp500 miliar atau Rp700 miliar," katanya.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Mataram bisa membuka rekrutmen CPNS sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk gaji sudah siap.
"Kami akui, jumlah ASN di Kota Mataram saat ini belum ideal. Tapi untuk usulan formasi, beban kerja tetap prioritas kita hitung," katanya.
Baca juga: BKPSDM: 339 pelamar CPNS Mataram berhasil ikut tes SKB
Baca juga: BPKSDM Kota Mataram mengumumkan kelulusan CPNS pada pekan depan
"Kami sudah minta masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menghitung kebutuhan ASN mereka, jangan sampai kami bilang kurang tapi ternyata kelebihan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan menyikapi kebijakan pemerintah yang akan membuka sebanyak 690.822 formasi CPNS tahun 2024.
Baca juga: Catat! Formasi CPNS 2023 hanya untuk lembaga vertikal
Dalam melakukan penghitungan kebutuhan ASN di masing-masing OPD, Sekda mengingatkan agar kebutuhan harus diikuti dengan beban kerja, jabatan, dan evaluasi kerja.
Apalagi, banyak ASN yang masuk masa pensiun, mutasi, pindah tugas dan alasan-alasan lainnya. "Pasalnya, usulan formasi CPNS kami tidak hanya berbicara satu-dua tahun saja tetapi untuk 5 tahun ke depan," katanya.
Hanya saja, sambungnya, penghitungan dan usulan ASN, daerah tidak hanya menghitung kebutuhan SDM semata tetapi bagaimana anggaran untuk kebutuhan penggajian.
Sementara, aturan pembayaran gaji ASN tidak boleh lebih dari 30 persen APBD, itu termasuk untuk gaji PPPK. Sementara dana alokasi umum (DAU), hingga saat ini belum pernah bertambah.
Baca juga: Seleksi ASN di Mataram tahun 2022 hanya P3K, CPNS ditiadakan
Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras untuk mencari sumber-sumber baru pendapatan asli daerah (PAD) dengan mendorong pejabat-pejabat yang mengelola PAD.
"Jika tahun ini PAD misalnya ditarget Rp400 miliar, maka tahun berikutnya harus bisa Rp500 miliar atau Rp700 miliar," katanya.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Mataram bisa membuka rekrutmen CPNS sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk gaji sudah siap.
"Kami akui, jumlah ASN di Kota Mataram saat ini belum ideal. Tapi untuk usulan formasi, beban kerja tetap prioritas kita hitung," katanya.
Baca juga: BKPSDM: 339 pelamar CPNS Mataram berhasil ikut tes SKB
Baca juga: BPKSDM Kota Mataram mengumumkan kelulusan CPNS pada pekan depan