Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari kedisiplinan terhadap aturan pemerintah yang sudah ditetapkan.
"Ya memang ketentuannya seperti itu, prajurit TNI, Polri, juga PNS atau ASN itu tidak boleh mendapatkan bansos, dari pemerintah ketentuannya seperti itu, meski kita akui, banyak juga PNS yang butuh, kadang-kadang begitu. Namun, karena aturannya tidak memungkinkan, maka kita harus disiplin, itu saja," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menyebutkan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
Baca juga: Mensos Saifullah konsolidasi data dengan BPS terkait bansos
Gus Ipul juga mengajak seluruh pegawai Kemensos, pilar sosial, dan mitra kerja Kemensos agar bekerja berdasarkan data, sehingga penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun program-program sosial lainnya dapat tepat sasaran.
"Saya mengajak teman-teman keluarga besar Kementerian Sosial, baik pegawai, pilar-pilar sosial maupun mitra-mitra semua, mari kita bekerja berdasarkan data sesuai arahan Presiden, yang penting kita bekerja berdasarkan data akurat. Kemudian, kita tindaklanjuti dengan perencanaan yang baik, setelah perencanaannya baik, nanti pelaksanaannya itu konsisten dengan perencanaan," ujarnya.
Setelah perencanaan dan pelaksanaan, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dengan jelas.
"Ada monitoring dan evaluasi, jadi kalau ada yang kurang-kurang dari apa yang kita lakukan, kita perbaiki pada tahun berikutnya. Jadi, mekanisme kerja seperti itu penting, supaya kita bisa mengukur apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi dengan baik, tentu evaluasinya jadi terukur. Ini penting, maka mari kita biasakan untuk mengolah data, kemudian kita pastikan bahwa data kita itu akurat," katanya.
Baca juga: Liku-liku menuju penyaluran bansos efektif
Sebelumnya, Mensos juga mengatakan penggunaan data tunggal sosial ekonomi akan otomatis mencoret nama aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
"Otomatis akan tertolak karena ini sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga, jadi akan tertolak dengan sendirinya," kata Gus Ipul.
Pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya galat (kekeliruan) pada sistem dengan persentase hingga 1 persen.
Antisipasi ini dengan disediakannya jalur untuk melakukan sanggahan bagi pihak-pihak yang namanya dicatut sebagai penerima bansos padahal tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos, dan atau untuk mengusulkan nama yang belum tercatat sebagai penerima bansos padahal berhak atas bansos.
Baca juga: Mensos-Wamensos berikan semangat pendamping PKH graduasi KPM
Baca juga: Begini cara daftar online bansos PKH jelang akhir tahun 2024
Baca juga: Begini cara mendapatkan BPJS kesehatan PBI gratis
Baca juga: Ini syarat dan cara daftar jadi penerima bansos 2025
Baca juga: Daftar bansos cair di Desember 2024 beserta rinciannya
Baca juga: Bansos PKH Desember 2024 cair, Begini cara cek penerima