Jakarta (ANTARA) - Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa modus penyebaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian beragam dan berkembang.
"Kementerian Kominfo sudah cukup bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangani hoaks Pemilu. Tapi kalau kita lihat modus-modus penyebaran hoaks itu kan terus berkembang," ujar Firman saat dihubungi ANTARA, Rabu.
Firman mengatakan penyebaran informasi hoaks terkait Pemilu saat ini terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi. Dia mencontohkan hoaks dapat disisipkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Hoaks juga bisa disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.
Menurutnya, Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu. Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Kementerian Kominfo juga perlu berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yang dalam hal ini adalah masyarakat.
Dia mengatakan, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga perlu dilibatkan agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.
"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," kata Firman.
Baca juga: 24 juta orang di Indonesia dilatih tentang literasi digital
Baca juga: Resmikan BTS 4G, Presiden Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa
Firman menilai bahwa usaha Kementerian Kominfo dalam penanganan hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal. Namun, hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.
"Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah imunitas di antara mereka. Maka mereka juga tidak mudah menjadi percaya terhadap informasi yang diterima. Mereka akan melakukan re-check, melakukan pembandingan terhadap informasi, sehingga terbentuk sumber perilaku untuk menolak hoaks itu," kata dia.
"Kementerian Kominfo sudah cukup bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangani hoaks Pemilu. Tapi kalau kita lihat modus-modus penyebaran hoaks itu kan terus berkembang," ujar Firman saat dihubungi ANTARA, Rabu.
Firman mengatakan penyebaran informasi hoaks terkait Pemilu saat ini terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi. Dia mencontohkan hoaks dapat disisipkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Hoaks juga bisa disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.
Menurutnya, Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu. Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Kementerian Kominfo juga perlu berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yang dalam hal ini adalah masyarakat.
Dia mengatakan, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga perlu dilibatkan agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.
"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," kata Firman.
Baca juga: 24 juta orang di Indonesia dilatih tentang literasi digital
Baca juga: Resmikan BTS 4G, Presiden Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa
Firman menilai bahwa usaha Kementerian Kominfo dalam penanganan hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal. Namun, hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.
"Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah imunitas di antara mereka. Maka mereka juga tidak mudah menjadi percaya terhadap informasi yang diterima. Mereka akan melakukan re-check, melakukan pembandingan terhadap informasi, sehingga terbentuk sumber perilaku untuk menolak hoaks itu," kata dia.