Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari meninjau implementasi sertifikasi jarak jauh (SSJ) dan penggunaan nir-kertras/paperless, yang dilaksanakan LSP Gataki Konstruksi Mandiri.
Ketua BNSP Syamsi Hari didampingi Anggota BNSP Miftakul Azis dan Adi Mahfudz Wuhadji meninjau langsung pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan penggunaan paperless kompe yang dilakukan oleh LSP Gataki.
"Penggunaan paperless seperti yang dilakukan LSP Gataki ini bagus, sangat peduli lingkungan, dengan dukungan 15 staf admin dan fasilitas yang memadai yang dimiliki LSP Gataki, untuk pelaksanaan sertifikasi jarak jauh (SJJ) dan penerapan nir-kertas atau paperless," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia mengapresiasi sertifikasi yang dilakukan LSP Gataki yakni LSP sektor konstruksi pada klasifikasi manajemen pelaksana di Riau pada 3-5 Juni 2024. Kegiatan itu lantaran didukung dengan sumber daya yang memadai dan memerhatikan aspek lingkungan, yaitu tanpa penggunaan kertas alias nir kertas (Paperless).
"Kami berharap izin pelaksanaan SJJ dapat dimanfaatkan oleh LSP untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan menerapkan penjaminan mutu pelaksanaannya sehingga memberi manfaat kepada peserta sertifikasi," katanya menegaskan.
Menurut Syamsi, sedikitnya ada dua tantangan sertifikasi kerja konstruksi. Pertama, pengembangan sumber daya sertifikasi khususnya Tempat Uji Kompetensi (TUK), Asesor, dan teknologi.
"Mengapa ini penting diperhatikan, karena tenaga kerja konstruksi kita tahu tidak hanya di satu lokasi saja, tapi tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah mencapai 8 juta tenaga kerja," ungkapnya.
Tantangan kedua, lanjutnya, terkait dengan kualitas sertifikasi kompetensi. Dimana penerapan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional pada sektor konstruksi masih relatif baru, sementara sertifikasi adalah bentuk pengakuan dari negara atas kompetensi seseorang.
Baca juga: BNSP komitmen mendukung sertifikasi profesi halal di Indonesia
Baca juga: BNSP lirik Namira Ecoprint menjadi proyek percontohan UMKM
"Ini artinya kualitas sertifikasi sektor konstruksi harus terus ditingkatkan dan harus benar-benar menerapkan penjaminan mutu dalam pelaksanaannya. Karena itu saya tekankan peran asosiasi, PUPR sangat penting dalam menjaga kualitas sertifikasi," pesannya.
Dia berharap kebijakan itu dimanfaatkan LSP untuk memanfaatkan teknologi dalam layanan sertifikasi. Dia mengucapkan selamat kepada LSP Gataki yang telah mendapatkan ijin pelaksanaan SJJ untuk 13 skema sertifikasi pada level ahli dan penggunaan paperless untuk 43 skema sertifikasi.
Ketua BNSP Syamsi Hari didampingi Anggota BNSP Miftakul Azis dan Adi Mahfudz Wuhadji meninjau langsung pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan penggunaan paperless kompe yang dilakukan oleh LSP Gataki.
"Penggunaan paperless seperti yang dilakukan LSP Gataki ini bagus, sangat peduli lingkungan, dengan dukungan 15 staf admin dan fasilitas yang memadai yang dimiliki LSP Gataki, untuk pelaksanaan sertifikasi jarak jauh (SJJ) dan penerapan nir-kertas atau paperless," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia mengapresiasi sertifikasi yang dilakukan LSP Gataki yakni LSP sektor konstruksi pada klasifikasi manajemen pelaksana di Riau pada 3-5 Juni 2024. Kegiatan itu lantaran didukung dengan sumber daya yang memadai dan memerhatikan aspek lingkungan, yaitu tanpa penggunaan kertas alias nir kertas (Paperless).
"Kami berharap izin pelaksanaan SJJ dapat dimanfaatkan oleh LSP untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan menerapkan penjaminan mutu pelaksanaannya sehingga memberi manfaat kepada peserta sertifikasi," katanya menegaskan.
Menurut Syamsi, sedikitnya ada dua tantangan sertifikasi kerja konstruksi. Pertama, pengembangan sumber daya sertifikasi khususnya Tempat Uji Kompetensi (TUK), Asesor, dan teknologi.
"Mengapa ini penting diperhatikan, karena tenaga kerja konstruksi kita tahu tidak hanya di satu lokasi saja, tapi tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah mencapai 8 juta tenaga kerja," ungkapnya.
Tantangan kedua, lanjutnya, terkait dengan kualitas sertifikasi kompetensi. Dimana penerapan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional pada sektor konstruksi masih relatif baru, sementara sertifikasi adalah bentuk pengakuan dari negara atas kompetensi seseorang.
Baca juga: BNSP komitmen mendukung sertifikasi profesi halal di Indonesia
Baca juga: BNSP lirik Namira Ecoprint menjadi proyek percontohan UMKM
"Ini artinya kualitas sertifikasi sektor konstruksi harus terus ditingkatkan dan harus benar-benar menerapkan penjaminan mutu dalam pelaksanaannya. Karena itu saya tekankan peran asosiasi, PUPR sangat penting dalam menjaga kualitas sertifikasi," pesannya.
Dia berharap kebijakan itu dimanfaatkan LSP untuk memanfaatkan teknologi dalam layanan sertifikasi. Dia mengucapkan selamat kepada LSP Gataki yang telah mendapatkan ijin pelaksanaan SJJ untuk 13 skema sertifikasi pada level ahli dan penggunaan paperless untuk 43 skema sertifikasi.