Lombok Timur (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 12 ribu guru madrasah baik negeri maupun swasta telah mendapatkan sertifikasi.
"Guru-guru madrasah tidak akan lagi merasa dianaktirikan dalam hal peningkatan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan sertifikasi bagi seluruh guru madrasah, baik negeri maupun swasta di 2026 mendatang," kata Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Shulhi di Lombok Timur, Kamis.
Ia mengatakan, berdasarkan data Kementerian Agama Lombok Timur hingga tahun 2025, jumlah guru madrasah mulai dari MI hingga MA yang telah sertifikasi mencapai 12 ribu orang.
"Sisa guru yang belum sertifikasi akan diupayakan penyelesaiannya sesuai target nasional di tahun 2026," katanya.
"Kalau yang belum sertifikasi data pastinya saya kurang hafal, tetapi yang sudah sertifikasi sudah 12 ribu," katanya.
Baca juga: Setelah gaji naik, guru jangan ogah mengajar, pesan Disdik Mataram
Ia mengatakan skema berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara bagi guru di bawah naungan Kemenag, upaya yang dilakukan adalah melalui sertifikasi dan impassing (penyesuaian gaji).
"Meski tidak diangkat sebagai PPPK, hasil akhirnya diharapkan setara," katanya.
Ia mengatakan jika tidak bisa diangkat menjadi PPPK, mereka akan disertifikasi, kemudian melalui impassing dan gajinya disetarakan dengan gaji PPPK.
"Insyaallah 2026 semua guru madrasah yang telah memenuhi syarat diupayakan untuk sertifikasi," jelasnya.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah memperkuat IKM melalui pelatihan sertifikasi TKDN
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Hasni menyebutkan bahwa dari sekitar 5.000 lebih guru di sekolah negeri, hanya tersisa sekitar 200 orang yang belum sertifikasi.
"Hal ini menyebabkan anggaran untuk tunjangan guru non-sertifikasi menurun drastis menjadi sekitar Rp200 juta," katanya.
Ia mengatakan, di sektor swasta, dari total sekitar 9 ribu guru honorer di sekolah swasta, sekitar 4 ribu orang telah sertifikasi.
"Target pemerintah pusat adalah seluruh guru, baik negeri, swasta, madrasah, maupun sekolah umum, telah sertifikasi pada 2026," katanya.
