Mataram, (Antaranews NTB) - Ekonomi berbasis syariah yang kini tengah dikembangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agaknya sejalan dengan kehidupan masyarakat bumi "Seribu Masjid" yang kental nuansa religius.
Karena itu pemerintah Provinsi NTB merasa yakin menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, karena ekonomi syariah akan menjadi salah satu sistem ekonomi di dunia.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti memprediksi perjalanan ekonomi dunia akan sampai pada masa yang disebut dengan industri halal.
Di era itu masyarakat akan sangat berhati-hati dengan perilaku ekonomi dan konsumsi. Sejatinya inilah yang menjadi dasar utama pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah di Provinsi NTB.
Provinsi NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat gencar menerapkan kebijakan pengembangan ekonomi syariah, salah satu wujud yang akan segera terlaksana adalah konversi PT Bank NTB dari konvensional ke bank syariah.
Kehadiran Bank NTB Syariah diharapkan akan membawa dampak positif bagi kemajuan perekonomian di NTB. Karena itu sistem ekonomi berbasis syariah juga terus disosialisasikan ke kalangan kampus serta pondok pesantren yang ada di NTB.
Dia mengharapkan ke depan perguruan tinggi dan pondok pesantren mampu menerapkan sistem ekonomi syariah.
NTB memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang sangat menjanjikan, karena itulah PT Bank NTB Tbk membuka cabang syariah di daerah berjuluk bumi Seribu Masjid ini.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan perseroan kembali menyasar wilayah timur Indonesia dalam pengembangan bisnis perbankan. Kali
ini pengembangan wilayah bisnis dilakukan oleh salah satu unit usaha syariah (UUS) Bank BTN.
BTN membuka kantor cabang syariah di kota Mataram sebagai salah satu kota yang berada di bumi Seribu Masjid. Sudah pasti ini menjadi pertimbangan serius manajemen mengapa pada akhirnya Mataram menjadi kantor cabang syariah Bank BTN ke-24.
Selain merupakan Ibu Kota NTB, pusat pemerintahan dan sentra ekonomi NTB dengan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, Mataram secara bisnis potensi laju pertumbuhan ekonomi tumbuh positif dan berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,28 persen.
Pertimbangan itu agaknya menjadi dasar Bank BTN untuk membuka kantor cabang syariah di Mataram. Saat ini bisnis berkembang sangat cepat, apalagi dengan perbankan dimana masyarakat memiliki banyak pilihan apakah dengan layanan konvensional atau syariah.
Persaingan bisnis itu harus diimbangi pelayanan yang cepat, namun tetap semua proses tersebut harus melalui aturan agar tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Bank BTN mempunyai komitmen dengan kehadiran BTN Syariah Kantor Cabang Mataram dapat memberikan layanan yang cepat kepada mayarakat tanpa birokrasi panjang.
Kehadiran BTN di Mataram sekarang sudah bukan lagi sebagai unit layanan yang melekat di kantor cabang BTN konvensional, tetapi sudah menjadi kantor cabang BTN syariah penuh.
BTN Syariah Mataram mendapatkan tugas membantu masyarakat di wilayah ini untuk memiliki rumah melalui layanan BTN iB. Wilayah NTB melalui kota Mataram sudah pasti termasuk menjadi salah satu pintu yang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk Program Satu Juta Rumah.
Hingga triwulan III 2017 tercatat 42 jaringan perbankan syariah dengan total aset mencapai Rp3,34 triliun. Rincinya dana Pihak ketiga (DPK) yang terkumpul senilai Rp1,62 triliun dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp2,87 triliun.
Dengan kompetensi dan pengalaman dalam memberikan pembiayaan perumahan, maka hal ini akan menjadi modal strategis yang akan dimanfaatkan kantor cabang syariah (KCS) Mataram untuk dapat memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah bagi masyarakat di wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
Sangat potensial
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Farid Faletehan mengatakan sabagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi lembaga keuangan agar berjalan sehat dan kuat, pihaknya menilai NTB merupakan salah satu daerah yang sangat potensial dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.
Saat ini NTB memiliki aset syariah 8,3 persen di atas nasional yang hanya 6,5 persen. Ke depan dengan dilakukannya konversi PT Bank NTB dari konvensional ke sistem syariah, maka diperkirakan aset syariah di NTB mencapai Rp9 triliun atau sekitar 30 persen.
Farid menyatakan OJK siap memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah di NTB dengan melakukan diskusi untuk menyatukan pemikiran-pemikiran terkait pengembangan ekonomi syariah.
Provinsi NTB memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang sangat menjanjikan, karena sebagian besar berpenduduk muslim dan Pemprov NTB juga telah mencanangkan wisata syariah dimana pariwisata
Karena itu pemerintah Provinsi NTB merasa yakin menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, karena ekonomi syariah akan menjadi salah satu sistem ekonomi di dunia.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti memprediksi perjalanan ekonomi dunia akan sampai pada masa yang disebut dengan industri halal.
Di era itu masyarakat akan sangat berhati-hati dengan perilaku ekonomi dan konsumsi. Sejatinya inilah yang menjadi dasar utama pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah di Provinsi NTB.
Provinsi NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat gencar menerapkan kebijakan pengembangan ekonomi syariah, salah satu wujud yang akan segera terlaksana adalah konversi PT Bank NTB dari konvensional ke bank syariah.
Kehadiran Bank NTB Syariah diharapkan akan membawa dampak positif bagi kemajuan perekonomian di NTB. Karena itu sistem ekonomi berbasis syariah juga terus disosialisasikan ke kalangan kampus serta pondok pesantren yang ada di NTB.
Dia mengharapkan ke depan perguruan tinggi dan pondok pesantren mampu menerapkan sistem ekonomi syariah.
NTB memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang sangat menjanjikan, karena itulah PT Bank NTB Tbk membuka cabang syariah di daerah berjuluk bumi Seribu Masjid ini.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan perseroan kembali menyasar wilayah timur Indonesia dalam pengembangan bisnis perbankan. Kali
ini pengembangan wilayah bisnis dilakukan oleh salah satu unit usaha syariah (UUS) Bank BTN.
BTN membuka kantor cabang syariah di kota Mataram sebagai salah satu kota yang berada di bumi Seribu Masjid. Sudah pasti ini menjadi pertimbangan serius manajemen mengapa pada akhirnya Mataram menjadi kantor cabang syariah Bank BTN ke-24.
Selain merupakan Ibu Kota NTB, pusat pemerintahan dan sentra ekonomi NTB dengan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, Mataram secara bisnis potensi laju pertumbuhan ekonomi tumbuh positif dan berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,28 persen.
Pertimbangan itu agaknya menjadi dasar Bank BTN untuk membuka kantor cabang syariah di Mataram. Saat ini bisnis berkembang sangat cepat, apalagi dengan perbankan dimana masyarakat memiliki banyak pilihan apakah dengan layanan konvensional atau syariah.
Persaingan bisnis itu harus diimbangi pelayanan yang cepat, namun tetap semua proses tersebut harus melalui aturan agar tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Bank BTN mempunyai komitmen dengan kehadiran BTN Syariah Kantor Cabang Mataram dapat memberikan layanan yang cepat kepada mayarakat tanpa birokrasi panjang.
Kehadiran BTN di Mataram sekarang sudah bukan lagi sebagai unit layanan yang melekat di kantor cabang BTN konvensional, tetapi sudah menjadi kantor cabang BTN syariah penuh.
BTN Syariah Mataram mendapatkan tugas membantu masyarakat di wilayah ini untuk memiliki rumah melalui layanan BTN iB. Wilayah NTB melalui kota Mataram sudah pasti termasuk menjadi salah satu pintu yang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk Program Satu Juta Rumah.
Hingga triwulan III 2017 tercatat 42 jaringan perbankan syariah dengan total aset mencapai Rp3,34 triliun. Rincinya dana Pihak ketiga (DPK) yang terkumpul senilai Rp1,62 triliun dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp2,87 triliun.
Dengan kompetensi dan pengalaman dalam memberikan pembiayaan perumahan, maka hal ini akan menjadi modal strategis yang akan dimanfaatkan kantor cabang syariah (KCS) Mataram untuk dapat memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah bagi masyarakat di wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
Sangat potensial
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Farid Faletehan mengatakan sabagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi lembaga keuangan agar berjalan sehat dan kuat, pihaknya menilai NTB merupakan salah satu daerah yang sangat potensial dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.
Saat ini NTB memiliki aset syariah 8,3 persen di atas nasional yang hanya 6,5 persen. Ke depan dengan dilakukannya konversi PT Bank NTB dari konvensional ke sistem syariah, maka diperkirakan aset syariah di NTB mencapai Rp9 triliun atau sekitar 30 persen.
Farid menyatakan OJK siap memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah di NTB dengan melakukan diskusi untuk menyatukan pemikiran-pemikiran terkait pengembangan ekonomi syariah.
Provinsi NTB memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang sangat menjanjikan, karena sebagian besar berpenduduk muslim dan Pemprov NTB juga telah mencanangkan wisata syariah dimana pariwisata
merupakan salah satu sektor unggulan.
Untuk itu cukup beralasan kalau PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melakukan ekspansi dengan mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS) ke Provinsi NTB seiring positifnya perkembangan bisnis tersebut.
Farid mengungkapkan potensi bisnis syariah di NTB sangat besar, namun Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang hal itu. Karena itu dengan kehadiran Bank BTN bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi yang akan terus dilakukan.
Sementara Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat. penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.
Gubernur NTB yang juga pakar ilmu tafsir jebolan Universitas Al Azhar Kairo, Mesir mengatakan fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.
Karena itu menurut Zainul Majdi, sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata.
Dia meyakini pola layanan keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Karenba itu Pemerintah Provinsi NTB, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.
Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.
Zainul Majdi mengatakan insyaAllah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang, dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud.
Sejatinya pengembangan ekonomi syariah di bumi "Seribu Masjid" merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu wujud dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan ekonomi yang berkadilan.(*)
Untuk itu cukup beralasan kalau PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melakukan ekspansi dengan mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS) ke Provinsi NTB seiring positifnya perkembangan bisnis tersebut.
Farid mengungkapkan potensi bisnis syariah di NTB sangat besar, namun Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang hal itu. Karena itu dengan kehadiran Bank BTN bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi yang akan terus dilakukan.
Sementara Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat. penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.
Gubernur NTB yang juga pakar ilmu tafsir jebolan Universitas Al Azhar Kairo, Mesir mengatakan fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.
Karena itu menurut Zainul Majdi, sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata.
Dia meyakini pola layanan keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Karenba itu Pemerintah Provinsi NTB, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.
Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.
Zainul Majdi mengatakan insyaAllah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang, dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud.
Sejatinya pengembangan ekonomi syariah di bumi "Seribu Masjid" merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu wujud dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan ekonomi yang berkadilan.(*)