Mataram (Antaranews NTB)- Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir meminta Dinas Pendidikan untuk mencari terobosan agar kegiatan ujian nasional berbasis komputer bisa dilaksanakan pada semua sekolah tingkat pertama (SMP).
"Jika kegiatan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dianggap prioritas dan perlu diterapkan pada semua SMP, semestinya Dinas Pendidikan mengajukan hal itu ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), bukan meminta-minta," kata kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
Hal itu disampaikannya menjawab usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom agar semua dana aspirasi dewan diarahkan untuk pengadaan fasilitas UNBK agar UNBK bisa dilaksanakan di semua SMP.
Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, selama ini dana aspirasi anggota dewan disalurkan sesuai dengan hasil reses masing-masing anggota dewan.
Selain itu, berdasarkan hasil musyawarah bermitra masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan. "Dimana sebagian besar masyarakat menuntut untuk perbaikan infrastruktur, pugar rumah tidak layak huni dan bidang ekonomi," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya kembali menyarankan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan komunikasi dengan TAPD, bukan melalui dana aspirasi dewan.
"Bukan masalah mau dan tidak mau, tapi semestinya kepala dinas punya inisitif dan terobosan untuk memperjuangkan anggaran program memajukan pendidikan di kota ini," katanya.
Apalagi, sambungnya, anggaran pendidikan cukup besar dan porsinya sudah jelas berapa dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota. "Jadi mereka tidak perlu lagi meminta-minta," katanya.
Selama ini, lanjut Muhir, kalangan anggota dewan belum melihat ada terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bahkan ketika dilakukan pemanggilan dalam sebuah rapat koordinasi mereka selalu memberikan jawaban yang kurang jelas.
"Kepala Dinas Pendidikan ini memang jarang sekali berkoordinasi dengan kami, padahal kita sangat membutuhkan informasi program dunia pendidkan," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom sebelumnya mengatakan, apabila dana aspirasi dewan dapat diarahkan untuk pengadaan fasilitas UNBK diyakini secara bertahap semua sekolah di kota ini bisa menjadi peserta UNBK.
"Untuk memasifkan sekolah menjadi peserta UNBK, kita memang membutuhkan dukungan dari pihak luar termasuk dewan sebab tidak ada anggaran khusus yang tersedia untuk pengadaan fasilitas UNBK," katanya.
Sudenom mengakui, selama ini memang ada dana aspirasi dewan yang diarahkan ke bidang pendidikan namun masih satu dua anggota dewan, dan dana tersebut rata-rata diarahkan untuk perbaikan fisik dan pengadaan "mebler".
"Yang kita harapkan, agar semua anggota dewan mengarahkan sebagian dana aspirasinya untuk mendukung pengadaan fasilitas UNBK," ujarnya. (*)
"Jika kegiatan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dianggap prioritas dan perlu diterapkan pada semua SMP, semestinya Dinas Pendidikan mengajukan hal itu ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), bukan meminta-minta," kata kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
Hal itu disampaikannya menjawab usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom agar semua dana aspirasi dewan diarahkan untuk pengadaan fasilitas UNBK agar UNBK bisa dilaksanakan di semua SMP.
Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, selama ini dana aspirasi anggota dewan disalurkan sesuai dengan hasil reses masing-masing anggota dewan.
Selain itu, berdasarkan hasil musyawarah bermitra masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan. "Dimana sebagian besar masyarakat menuntut untuk perbaikan infrastruktur, pugar rumah tidak layak huni dan bidang ekonomi," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya kembali menyarankan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan komunikasi dengan TAPD, bukan melalui dana aspirasi dewan.
"Bukan masalah mau dan tidak mau, tapi semestinya kepala dinas punya inisitif dan terobosan untuk memperjuangkan anggaran program memajukan pendidikan di kota ini," katanya.
Apalagi, sambungnya, anggaran pendidikan cukup besar dan porsinya sudah jelas berapa dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota. "Jadi mereka tidak perlu lagi meminta-minta," katanya.
Selama ini, lanjut Muhir, kalangan anggota dewan belum melihat ada terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bahkan ketika dilakukan pemanggilan dalam sebuah rapat koordinasi mereka selalu memberikan jawaban yang kurang jelas.
"Kepala Dinas Pendidikan ini memang jarang sekali berkoordinasi dengan kami, padahal kita sangat membutuhkan informasi program dunia pendidkan," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom sebelumnya mengatakan, apabila dana aspirasi dewan dapat diarahkan untuk pengadaan fasilitas UNBK diyakini secara bertahap semua sekolah di kota ini bisa menjadi peserta UNBK.
"Untuk memasifkan sekolah menjadi peserta UNBK, kita memang membutuhkan dukungan dari pihak luar termasuk dewan sebab tidak ada anggaran khusus yang tersedia untuk pengadaan fasilitas UNBK," katanya.
Sudenom mengakui, selama ini memang ada dana aspirasi dewan yang diarahkan ke bidang pendidikan namun masih satu dua anggota dewan, dan dana tersebut rata-rata diarahkan untuk perbaikan fisik dan pengadaan "mebler".
"Yang kita harapkan, agar semua anggota dewan mengarahkan sebagian dana aspirasinya untuk mendukung pengadaan fasilitas UNBK," ujarnya. (*)