Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di Nusa Tenggara Barat mencapai 56,31 persen atau setara Rp5,49 triliun sampai dengan 31 Juli 2024.
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi itu mampu tumbuh sebesar 108,34 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.
"Penerimaan perpajakan menyumbang 91 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp4,99 triliun. Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak menyumbang 9 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp494,79 miliar," ujarnya di Mataram, Rabu.
Baca juga: Realiasi pendapatan negara di NTB hingga 30 Juni 2024 capai Rp4,79 triliun
Ratih menjelaskan belanja negara mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 5,72 persen yang didukung oleh membaiknya realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 6,64 persen dan transfer ke daerah sebesar 5,25 persen.
Hingga Juli 2024, belanja pemerintah pusat mencapai Rp4,96 triliun. Realisasi itu didominasi oleh belanja barang sebanyak Rp2 triliun atau setara 50,64 persen dari pagu dan belanja pegawai sebesar Rp2,16 triliun yang setara 66,41 persen dari pagu.
Baca juga: Realisasi pendapatan negara di NTB tercatat naik 30,65 persen
Belanja modal turut memberikan andil terhadap belanja pemerintah pusat, yakni sebesar Rp737,69 miliar atau 44,49 persen dari pagu. Adapun belanja bantuan sosial yang telah direalisasikan sebesar Rp11,16 miliar dari pagu tahun ini sebesar Rp20,19 miliar.
"Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Nusa Tenggara Barat," kata Ratih.
Sebanyak lima kementerian/lembaga di Nusa Tenggara Barat yang memiliki belanja tertinggi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian.
Baca juga: Kemenkeu edukasi masyarakat NTB tentang investasi SBN Ritel
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi itu mampu tumbuh sebesar 108,34 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.
"Penerimaan perpajakan menyumbang 91 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp4,99 triliun. Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak menyumbang 9 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp494,79 miliar," ujarnya di Mataram, Rabu.
Baca juga: Realiasi pendapatan negara di NTB hingga 30 Juni 2024 capai Rp4,79 triliun
Ratih menjelaskan belanja negara mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 5,72 persen yang didukung oleh membaiknya realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 6,64 persen dan transfer ke daerah sebesar 5,25 persen.
Hingga Juli 2024, belanja pemerintah pusat mencapai Rp4,96 triliun. Realisasi itu didominasi oleh belanja barang sebanyak Rp2 triliun atau setara 50,64 persen dari pagu dan belanja pegawai sebesar Rp2,16 triliun yang setara 66,41 persen dari pagu.
Baca juga: Realisasi pendapatan negara di NTB tercatat naik 30,65 persen
Belanja modal turut memberikan andil terhadap belanja pemerintah pusat, yakni sebesar Rp737,69 miliar atau 44,49 persen dari pagu. Adapun belanja bantuan sosial yang telah direalisasikan sebesar Rp11,16 miliar dari pagu tahun ini sebesar Rp20,19 miliar.
"Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Nusa Tenggara Barat," kata Ratih.
Sebanyak lima kementerian/lembaga di Nusa Tenggara Barat yang memiliki belanja tertinggi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian.
Baca juga: Kemenkeu edukasi masyarakat NTB tentang investasi SBN Ritel